Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono Terima Penghargaan Paritrana Award 2024 dari Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin

“Kemudian kita juga mengajak bupati/walikota untuk bisa memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerjaannya baik di internal pemerintahan maupun juga di luar pemerintahan. Yang terbaru salah satunya adalah kita memberikan perlindungan kepada para relawan seperti Tagana,” katanya.

Lebih lanjut, Pemprov Jatim terus melakukan upaya untuk mempercepat universal coverage 100% di Jatim secara bertahap. Dimana target coverage 2024 adalah sebesar 35%, tumbuh 6% dari tahun 2023. Salah satunya melalui pengalokasian anggaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 500 ribu petani tembakau dan pekerja rentan lainnya melalui DBHCHT.

Kemudian mewajibkan seluruh pekerja Aparatur Pemerintahan Desa dan pekerja di Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT/RW, Linmas, Karang Taruna, PKK, Kader Posyandu, dll) menjadi peserta dengan mengalokasikan anggaran melalui APBD/APBDes/sumber dana lainnya yang sah. Serta mewajibkan seluruh petugas pemilukada untuk menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan Tahun 2024.

Sedangkan di Tahun 2025, target coverage adalah sebesar 40% tumbuh 5% dari tahun 2024. Yakni melalui pengalokasian anggaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 1 juta petani tembakau dan pekerja rentan lainnya lelalui DBHCHT.

Kemudian penerbitan regulasi berupa Perda tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Jatim. Serta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi salah satu fokus dalam penanggulangan kemiskinan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2025.

“Dengan terwujudnya universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan kami berharap mampu memberikan perlindungan dan manfaat optimal bagi pekerja di Jatim,” ungkapnya.

Baca Juga

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Berdasarkan data dari BPS dan Bappenas coverage kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Jatim pada tahun 2023 sebanyak 4.336.959 (29,84%) dari total 14.531.668 jumlah penduduk bekerja. Jumlah ini terdiri dari segmen penerima upah sebanyak 3.300.717 dan segmen bukan penerima upah sebanyak 1.036.242.

Sementara itu dalam sambutannya, Wapres RI KH Maruf Amin mengatakan bahwa program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan wujud nyata hadirnya negra dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya.

Dalam upaya menuju Indonesia Emas 2045, salah satu pilar pembangunan yang hendak dicapai yaitu pembangunan manusia melalui reformasi ketenagakerjaan. Oleh karena itu dengan jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2024 mencapai 142 juta orang, pemerintah terus berupaya meningkatkan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan.