Baleg DPR: Anggota Wantimpres Bisa Berasal dari Mantan Presiden, tapi Tak Boleh Rangkap Jabatan

Jakarta, tvOnenews.com - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres) menyebut mantan Presiden RI bisa menjadi anggota Wantimpres pada pemerintahan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto.

Dia menyebut ketentuan itu juga sudah berlaku pada masa pemerintahan sekarang atau kepemimpinan Presiden Jokowi.

“Ya boleh saja sesuai undang-undang. Meskipun sekarang kan boleh saja mantan presiden jadi Wantimpres. Cuma kan belum ada yang pernah diangkat jadi Wantimpres,” kata Ketua Panja RUU Wantimpres Achmad Baidowi kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

Pria yang akrab disapa Awiek itu juga menjelaskan bahwa anggota Wantimpres tirak boleh merangkap jabatan yang lain. Artinya, anggota Wantimpres harus mundur dari jabatannya jika ingin menjabat jabatan lain.

“Enggak boleh, enggak boleh merangkap, tidak boleh merangkap jabatan dengan pejabat negara lainnya,” jelas kader PPP itu.

Rapat Panja RUU Wantimpres juga menyepakati bahwa tidak ada perubahan nama Wantimpres. DPR dan pemerintah setuju tidak mengubah nama Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Baca Juga

SMSI Tunggu Rapimnas untuk Tentukan Sikap atas Perjanjian Dagang RI–AS

Kedua pihak juga sepakat menambahkan diksi ‘Republik Indonesia (RI)’ sehingga namanya menjadi ‘Wantimpres RI’.

"Silakan dari pemerintah. Meskipun usulannya mengubah itu, tetapi ada perkembangan diskusi," ujar Awiek dalam rapat di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

"Kami setuju Pak ketua ditambah Republik Indonesia tadi," ujar Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas sebagai perwakilan pemerintah.

"Setuju ya. Dibungkus nih?" Tanya Awiek.

"Setuju," jawab seluruh peserta rapat.

"Jadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia," tegas Awiek. (saa/raa)