Presidensi G20 Dorong Transformasi Digital Inklusif

Jakarta - Presidensi G20 Indonesia dinilai menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengembangkan inklusivitas transformasi digital.

"Presidensi G20 Indonesia akan merupakan kesempatan Indonesia sebagai negara berkembang untuk menyeimbangkan diskusi yang didominasi oleh negara-negara maju atau negara-negara industri, guna membangun tata kelola dunia yang lebih adil," kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, dalam keterangan pers, dikutip Selasa (25/01/2022).

Inklusivitas transformasi digital bisa dilakukan dengan mengembangkan tata kelola digital yang lebih adil melalui diskusi seimbang, antara negara berkembang dengan negara maju atau industri. Indonesia berkomitmen untuk memperjuangkan pengembangan sektor digital, baik untuk Indonesia maupun negara berkembang.

Kominfo menjadi pengampu dalam pembahasan isu digital pada Presidensi G20 Indonesia. Pemerintah, melalui Kominfo, akan membawa tiga isu prioritas dalam kelompok kerja ekonomi digital atau Digital Economy Working Group (DEWG), yaitu pemerataan akses digital, literasi digital dan arus data lintas batas negara yang aman.

Pada isu pemerataan akses digital, Indonesia akan mendorong pemerataan akses digital dan digitalisasi menyeluruh, termasuk untuk kelompok rentan. Dari segi bisnis, Indonesia mendorong negara-negara anggota G20 untuk mewujudkan medan yang seimbang, fair level of playing field, sebagai tujuan bersama karena saat ini lansekap digital belum berimbang.

"Melalui DEWG, Kominfo akan menyelenggarakan Digital Innovation Network untuk memfasilitasi business matchmaking bagi startup-startup digital," kata Johnny.

Baca Juga

Saksi Kasus Laptop Chromebook Bawa-bawa Nama Luhut dan Petinggi Google di Sidang Nadiem Makarim

Untuk isu prioritas kedua, pemerintah Indonesia mendorong pemerataan literasi dan keterampilan digital masyarakat sebagai salah satu prasyarat transformasi digital yang inklusif. Saat ini Indonesia sedang menyusun dokumen G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy. Dokumen ini akan menjadi ukuran kesiapan kecakapan dan literasi digital yang bisa dijadikan rujukan bersama negara anggota G20.

Melalui isu prioritas ketiga, Indonesia akan mendorong perwujudan arus data lintas batas negara yang aman, produktif dan berbasis kepercayaan, melalui empat prinsip yaitu lawfullnes, fairness, transparency dan reciprocity. Target-target tersebut akan diwujudkan melalui kolaborasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Di level internasional, Digital Economy Working Group menjadikan diskusi dan potensi kerjasama dengan negara-negara anggota G20 maupun organisasi-organisasi internasional," kata Johnny.