Pejabat Papua Nugini Disentil Paus Fansiskus, Singgung Kekerasan Etnis

Jakarta, tvOnenews.com - Pejabat Papua Nugini disentil oleh Paus Fransiskus saat berkunjung ke Papua Nugini, pada Sabtu (7/9/2024). 

Dalam pidatonya, Paus menyerukan perlakuan yang lebih baik terhadap para pekerja di Papua Nugini, sebuah negara dengan sekitar 600 pulau di Pasifik Barat Daya yang telah menjadi target utama perusahaan-perusahaan internasional untuk gas, emas, dan cadangan lainnya. 

Selain itu, kepada para pejabat politik di negara tersebut, yang merupakan rumah bagi ratusan kelompok suku dan lebih dari 800 bahasa yang digunakan. 

Paus juga menyampaikan permohonan yang tulus untuk mengakhiri serangkaian kekerasan etnis yang telah menewaskan puluhan orang dalam beberapa bulan terakhir.

Lanjutnya menjelaskan, bahwa sumber daya alam Papua Nugini "ditakdirkan oleh Tuhan" untuk seluruh masyarakat.

"Bahkan jika para ahli dari luar dan perusahaan-perusahaan internasional besar harus dilibatkan dalam pemanfaatan sumber daya ini, sudah sepantasnya kebutuhan masyarakat setempat dipertimbangkan dengan saksama saat mendistribusikan hasil dan mempekerjakan pekerja, untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka," ujar Fransiskus dilansir dari Reuters, Sabtu (7/9/2024).

Baca Juga

Kronologi Emak-Emak di Makassar Curi Perhiasan Senilai Rp2 Miliar Lalu Bakar Toko Emas Karena Terlilit Utang, "Bom Molotov" Disiapkan dari Rumah hingga Roknya Sempat Terbakar

Kemudian, dia juga mengatakan, sumber daya alam harus dikembangkan secara berkelanjutan yang "meningkatkan kesejahteraan semua orang, tanpa mengecualikan siapa pun, melalui ... kerja sama internasional, saling menghormati, dan perjanjian yang menguntungkan semua pihak," kata Paus.

Di sisi lain, Gubernur Jenderal Papua Nugini Bob Dadae berterima kasih kepada Paus atas advokasi kemanusiaannya dan menyebut Gereja Katolik sebagai salah satu "mitra pembangunan utama" negara itu.

Untuk diketahui, Papua Nugini memiliki beberapa endapan emas terbesar yang diketahui dan merupakan pengekspor utama gas alam dan minyak. 

Pemerintah, yang dipimpin oleh Perdana Menteri James Marape sejak 2019, telah berupaya untuk meningkatkan manfaat lokal dari proyek-proyek yang dilakukan oleh konglomerat internasional seperti Exxon Mobil Corp dan Newcrest Mining.

Laporan ekonomi terbaru pada bulan Mei menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara tersebut hanya 2,7% tahun lalu. 

Bank Dunia mengatakan bahwa negara tersebut mengalami "krisis modal manusia," dengan hampir setengah dari anak-anak mengalami pertumbuhan yang terhambat.