Akibat Isu Mukhtamar PKB Tandingan, Garda Bangsa dan Banser, Pagar Nusa Saling Gesekan

Gus Syafiq menyarankan, lebih baik Garda Bangsa menganggap ini sebagai koreksi atas perjalanan partai di bawah kepemimpinan Cak Imin selama belasan tahun dan agar membantu PKB untuk menyelesaikan masalahnya serta tidak menarik Badan Otonom dari NU. 

Sebab, sambungnya, Anshor sendiri tidak terlibat dan tidak ada sangkut pautnya dengan Politik praktis. 

"Ansor ini ormas, tidak terlibat politik praktis. Kalau ngajak perang karena konflik internal partai malah aneh. Lebih baik Garda Bangsa bantu selesaikan masalah internal PKB, koreksi diri,” ucapnya. 

Disisi lainKetua Umum Pagar Nusa (PN) Gus Nabil Haroen mengatakan kalau memang dalam proses tabayun benar Garda Bangsa mengajak perang Banom NU, pihaknya siap menerimanya.

“Kita lihat saat tabayun, kalau benar ya kita terima saja. Kalau mau konfrontasi fisik Banser dan Pagar Nusa siap-siap saja, kita borong. Tinggal Garda Bangsa tentukan tempatnya, kapan dan di mana,” ujarnya.

Kendati demikian, Gus Nabil dan Gus Syafiq sepakat akan melakukan konsultasi ke PBNU terlebih dahulu untuk meminta arahan dan pertimbangan untuk menanggapi hal tersebut.

“Dalam waktu dekat kami akan ke PBNU, minta penrtimbangan minta arahan. Kita satu komando,” tandasnya. 

- Rencana Muktamar PKB Tanding dari Mantan Kader PKB

Rencana digelarnya Muktamar tandingan ini muncul usai Muhaimin Iskandat terpilih kembali menjadi Ketum pada saat Muktamar PKB di Nusa Dua, Bali pada 25-26 Agustus kemarin. 

Adapun rencana Mukhtamar PKB tandingan ini disampaikan langsung oleh Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB, Lukman Edy.

Menurutnya, muktamar tandingan tersebut akan berlangsung pada 2-3 September di Jakarta serta dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Kami punya rencana muktamar yang akan kami buat dibuka oleh PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), dan nanti ditutup oleh Presiden," kata Lukman di Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Dengan demikian, Lukman mengatakan bahwa belum ada obrolan antara pihaknya dengan istana terkait rencana mengundang Presiden tersebut.

"Kami matangkan dulu, baru kami lapor presiden, dan kami melaporkan kepada PBNU," ujarnya.

Disisi lain, Abdul Malik Haramain selaku sekretaris dalam forum ini mengatakan ada 168 Dewan Pimpinan Cabang dan puluhan Dewan Pimpinan Wilayah PKB yang menginginkan muktamar ulang, sebab mestinya kongres tertinggi PKB digelar dengan dukungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).