Lembaga Pemiih Indonesia Yakin Pilkada 2024 Berjalan Kondusif, Ini Alasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Ali Ramadhan memproyeksikan bahwa Pilkada 2024 akan berjalan kondusif.

Hal itu dia ungkapkan dalam diskusi publik yang digelar LPI bertajuk ‘Kondusivitas Pilkada Serentak dan Arah Baru Demokrasi’.

Ali menilai kondusivitas itu tergantung dengan sejauh mana semua pihak tetap berkomitmen menjaga semua proses tahapan Pilkada agar tetap berjalan secara kondusif.

"Yang kami khawatirkan dalam setiap laga elektoral ini, baik skup nasional maupun lokal, yaitu gesekan atau konflik sosial antar kelompok masyarakat atau akar rumput,” ujar Ali di Jakarta, Jumat (30/8/2024).

“Ya meski di sejumlah daerah laga elektoral ini berlangsung kompetitif. Namun kami memproyeksikan pilkada serentak 2024 ini berlangsung kondusif,” lanjutnya.

Menurutnya, memang ada beberapa celah rawan pada Pilkada 2024. Yakni seperti praktik politik uang atau money politics, isu SARA, independensi dan integritas penyelenggara, serta moral hazard calon maupun partai pengusung.

Namun, Ali mengatakan pelaksanaan Pilkada tahun ini masih relatif berjalan kondusif. Meski begitu, dia menyebut masyarakat tetap harus memantau pelaksanaannya.

“Tetapi, sejauh ini relatif masih kondusif dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memantau seluruh proses, tahapan, dan mekanisme," jelas Ali.

Sementara itu, Direktur Politik Hankam dari BRIN Muhammad Nurhasim menyoroti bahwa praktik oligarki akan meluas ke Pilkada tahun ini.

"Terlebih paska putusan MK 20 Agustus 2024, banyak elit dikejutkan oleh keputusan MK itu. Lalu berlomba dengan waktu tahapan Pilkada yang sempit, para oligarki saling bermanuver dalam proses kandidasi pencalonan kepala daerah,” ujar Nurhasim dalam diskusi.

“Pertanyaannya, apakah para kandidat yang diputuskan oleh elit partai nasional itu programnya jelas, narasinya rasional dan seterusnya," lanjutnya. 

Terkait kondusivitas, Nurhasim memotret tiga kategori yaitu tension (ketegangan) elit, konflik antar calon dengan penyelenggara yang termobilisasi, dan konfik di internal partai.  

"Yang saat ini terjadi adalah ketegangan antar faksi di level elit. Nah, biasanya yang perlu dicermati dan umumnya terjadi, adalah konflik antar calon dengan penyelenggara yang mempunyai basis dukungan militan dan loyal,” bebernya.