Mendagri Sebut Revisi UU Pilkada Harus Disesuaikan dengan Isu Aktual

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Pilkada harus disesuaikan dengan isu-isu aktual.

Pasalnya, kata dia, pemerintah telah menerima undangan dari DPR untuk membahas RUU Pilkada pada November 2023.

Meski demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

"Setelah itu, pemerintah tentunya berpendapat kalau memang mau dibahas, revisi UU Pilkada tersebut ya sesuaikan dengan yang masih aktual dengan konteks saat ini," kata Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (21/8/2024).

Adapun dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) bersama pemerintah dan DPD yang membahas RUU Pilkada pada hari ini disepakati untuk membentuk panitia kerja (Panja).

Sementara itu, dia tak menyebutkan siapa saja perwakilan yang tergabung dalam Panja RUU Pilkada. 

Dalam rapat Panja tersebut akan diputuskan tahapan selanjutnya dari RUU Pilkada.