Seleksi Paskibraka Akan Diambil Alih Kemenpora, Pasca Polemik Pencopotan Hijab 18 Anggota Putri oleh BPIP

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotdjo merespons soal ramainya desakan untuk mengambil alih kembali proses penyeleksian Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). 

Dito mengatakan, pasca polemik pencopotan hijab terhadap 18 anggota Paskibraka Putri, pihaknya telah melakukan diskusi dengan Presiden untuk segera melakukan pemindahan kembali proses penyeleksian anggota Paskibraka Nasional kepada Kemenpora. 

"Ya itu memang sebenernya sudah beberapa waktu ini saya sempat mendiskusikan dengan pimpinan kita bapak Presiden, karena apa? polemik tentang pengelolaan pemilihan Paskibraka ini dari sejak rekruitmen ini sudah ramai," katanya saat ditemui di DPP Golkar, Minggu (18/8/2024). 

"Dan memang ada kami memohon mungkin selanjutnya sebaiknya Paskibraka ini bisa kembali Kemenpora," sambungnya. 

Dito menjelaskan, bahwa terkait dengan penyeleksian Paskibraka ini seharusnya memang menjadi kewenangan dari Kemenpora. 

Sebab, lanjutnya, Kemenpora merupakan suatu instrumen atau wadah yang tepat untuk membangun karakter daripada pemuda itu sendiri termasuk dalam hal ini proses penyeleksian Paskibraka tingkat Nasional. 

"Dan generasi muda dan masalah dengan karakter building, itu sebenernya tupoksi yang tepat untuk Kemenpora," tandasnya. 

Sebelumnya, Desakan agar pemindahan kembali proses penyeleksian anggota Paskibraka muncul dari berbagai kalangan. 

Salah satunya datang dari Anggota Komisi X DPR Himmatul Aliyah yang meminta akan Pemerintah segera mengebalikn kewenangan Paskibraka kepada Kemepora. 

"Saya berharap pemerintah bisa mengembalikan kewenangan seleksi Paskibraka ke Kemenpora. Karena sejak dibawah BPIP ini menimbulkan masalah terus," kata dia dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

Selain pemindagan kembali kewenangan, Himmatul juga secara tegas meminta agar kepala BPIP Yudian Wahyudi dicopot dari jabatannya. 

"Saya meminta Presiden Jokowi memberhentikan Kepala BPIP karena sudah membuat gaduh masyarakat Indonesia," tegasnya. 

Polemik pencopotan hijab para Paskibraka Putri ini muncul pada saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara atau IKN Selasa (13/8/2024). 

Saat itu sebanyak 18 Paskibraka Putri yang menggunakan hijab terpaksa harus melepaskan hijabnya pada saat pengukuhan tersebut. 

Hasilnya, hal tersebut menuat protes dari Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI). Dimana PPI sendiri mendesak agar BPIP harus bertanggung jawab atas kegaduhan yang sudah terjadi. 

Bahkan PPI juga merasa prihatin dengan apa yang terjadi pada saat pengukuhan tersebut. Sebab, menurutnya hal itu baru terjadi pada tahun ini. 

Maka dari itu, PPI tidak menerima dan mempertanyakan apakah adanya sebuah larangan bagi para Paskibraka Putri untuk tidak boleh menggunakan hijab dalam pengukuhan tersebut. 

"Prihatin dan menolak tegas kebijakan atau mungkin ada tekanan terhadap adik-adik kami yang biasa menggunakan hijab untuk melepaskan hijab yang menjadi keyakinan mereka," katanya, Rabu (14/8/2024). 

Gousta juga meminta secara tegas kepada BPKP selaku penanggung jawab Paskibraka untuk mengevaluasi kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. 

"Saya harapkan ini yang terakhir kali dan tidak ada lagi seperti ini untuk yang akan datang," pungkasnya. (aha/muu)