Data Kependudukan Semester I Tahun 2024: Potret Demografi dan Implikasinya bagi Pembangunan Nasional

Data ini menandakan perlunya perhatian lebih untuk meningkatkan perekaman KTP-el di wilayah yang masih memiliki cakupan rendah guna memastikan bahwa data kependudukan di seluruh wilayah Indonesia dapat lebih akurat dan lengkap.

Keragaman Agama dan Status Perkawinan

Dalam hal keragaman agama di Indonesia, mayoritas penduduk beragama Islam dengan persentase mencapai 87,08% dari total populasi. 

Kristen mengikuti dengan jumlah 7,4%. Sementara Katolik mencakup 3,07% dari penduduk. Agama Hindu diikuti oleh 1,68% dari populasi dan Buddha mencakup 0,71%. 

Kelompok minoritas lainnya termasuk penganut Kepercayaan dan Konghucu masing-masing dengan persentase 0,03%.

Berdasarkan status perkawinan, terdapat perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan. 

Laki-laki mendominasi kategori status belum kawin menunjukkan bahwa lebih banyak pria yang belum menikah dibandingkan dengan wanita. 

Sebaliknya, perempuan lebih banyak berada dalam status kawin dibandingkan dengan laki-laki. 

Data ini memberikan gambaran mengenai struktur demografis dan dinamika sosial di Indonesia serta dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan.

Potensi Pengembangan Statistik Hayati

Data kependudukan menunjukkan bahwa terdapat sekitar 32,5 juta jiwa penduduk Indonesia yang berada dalam rentang usia 17 hingga 60 tahun dan telah mengisi informasi mengenai berbagai jenis data kependudukan.

Selain itu, Kemendagri secara aktif bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas dalam upaya mengembangkan statistik hayati. 

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan nilai manfaat dari data kependudukan dengan mengintegrasikannya dalam peta tematik GIS Dukcapil. 

Pemetaan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan platform data yang lebih efektif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan khususnya dalam konteks kebijakan kesehatan, sosial dan pembangunan.

Dengan pengembangan statistik hayati dan pemanfaatan data yang lebih baik diharapkan dapat dihasilkan informasi yang lebih akurat dan berguna untuk mendukung berbagai program dan inisiatif pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan efektivitas pelayanan publik.

Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik

Data kependudukan di Indonesia telah dimanfaatkan secara luas untuk verifikasi dan validasi data oleh 6.535 lembaga pusat dan daerah yang bekerja sama dengan Kemendagri.