Hadapi Banjir Data dan Tantangan Teknologi, BSKDN Kemendagri Minta ASN Rumuskan Kebijakan Cerdas dan Berdampak

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk merumuskan kebijakan yang cerdas dan berdampak.

Upaya tersebut utamanya perlu ditopang penguatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta pemanfaatan teknologi digital secara optimal.

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber ASN Belajar Seri 2 bertajuk “From Smart Thinking to Smart Policy: Berpikir Bijak untuk Keputusan Berdampak” yang digelar BPSDM Jawa Timur secara daring, Kamis (22/1/2026).

Yusharto menegaskan, di tengah banjir data dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, kualitas SDM menjadi faktor kunci dalam menghasilkan kebijakan publik yang bermutu.

Teknologi, menurutnya, hanya berfungsi sebagai sarana pendukung, sementara peran manusia tetap menentukan dalam mengolah data, menganalisis persoalan, dan menyusun rekomendasi kebijakan.

“Kita bukan hanya bersaing sesama ASN, tetapi juga bersaing dengan kecepatan teknologi. Karena itu, SDM yang mampu memanfaatkan teknologi digital untuk menunjang analisis dan rekomendasi kebijakan menjadi sangat penting,” ujarnya.

Baca Juga

Gelar Media Talk, BSKDN Kemendagri Dorong Penguatan Komunikasi Kebijakan Publik di Era Digital

Ia menambahkan, peningkatan kompetensi ASN perlu terus didorong melalui berbagai forum pembelajaran, termasuk program ASN Belajar.

Yusharto menekankan pentingnya membangun budaya speak out agar ASN berani menyampaikan ide dan pandangan, baik secara tertulis maupun dalam diskusi, sehingga isu-isu aktual dapat dianalisis secara komprehensif.

Selain aspek SDM, Yusharto juga menyoroti urgensi desain organisasi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Menurutnya, organisasi pemerintahan harus lebih lincah dan adaptif, antara lain dengan mengurangi pekerjaan yang bersifat repetitif serta membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

“Pemerintahan yang baik tidak harus mengerjakan semuanya sendiri. Pemerintah fokus menghasilkan kebijakan yang adil dan berkeadilan sosial, sementara implementasinya dapat melibatkan mitra, termasuk sektor swasta,” jelasnya.

Di sisi lain, Yusharto menekankan pentingnya sistem informasi yang andal untuk mempercepat pengambilan keputusan.

Sistem yang terintegrasi dan mutakhir dinilai mampu membuat proses kebijakan lebih efektif dan efisien hingga tahap implementasi. Hal tersebut juga perlu didukung pengelolaan anggaran yang akuntabel agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berkualitas.