Legislatif Golkar Tegaskan Pembentukan Pansus Karena Pelaksanaan Haji Carut Marut

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Pansus Angket Haji dari Fraksi Partai Golkar DPR RI John Kenedy Azis membantah pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf yang mengatakan Pansus Angket Haji 2024 untuk menyerang Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Staquf.

“Pernyataan tersebut sama sekali tidak beralasan. Pansus dibentuk bermula dari pelaksanaan ibadah haji yang menurut saya carut marut. Ini adalah pembagian kuota haji yang melanggar Undang-Undang dan juga melanggar kesepakatan,” tutur dia dalam keterangan resmi, Rabu (31/7/2024).

Politikus Golkar ini menilai Kementerian Agama (Kemenag) terlalu memperkeruh masalah ke mana-mana. Padahal carut-marut pelaksanaan haji tidak ada kaitannya dengan NU.

“Jadi Pansus Haji dibentuk untuk tujuan perbaikan pelaksanaan ibadah haji. Tidak ada hubungan dengan NU,” tegas dia.

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI itu menjelaskan Pansus Angket Haji murni digulirkan untuk memperbaiki manajemen haji.

“Kami lihat bagaimana pelaksanaan ibadah haji ke depan dapat bertambah baik nyaman dan jemaah haji itu menjalankan ibadah haji sesuai rentetan haji itu sendiri. Bisa melaksanakan ibadah haji dengan aman dan khusyuk sesuai dengan sunnah Rasul. Jadi tak ada kaitannya ke mana-mana,” tegas dia.

Baca Juga

Politisi Muda Golkar Apresiasi Pembentukan Akademi Partai Golkar 

John Kenedy berharap dengan adanya Pansus Haji mekanisme ibadah haji bisa berjalan semestinya dan sesuai prosedur yang ada. 

“Tentu harapannya perbaikan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagaimana perekrutan jemaah haji sesuai dengan daftar orang yang antre. Jangan orang baru antre 4 tahun sudah bisa berangkat haji karena sesuatu. Sementara orang yang antre belasan tahun bahkan puluhan tahun tidak berangkat jadi itu yang harus kami rapikan,” kata dia.

Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti mekanisme proses ibadah haji yang semakin harus semakin carut marut mulai dari antrean jemaah hingga kualitas makanan saat beribadah.

“Jauh lebih penting saat ini memastikan pansus bekerja untuk perbaikan pelayanan haji. Ketimbang melayani pernyataan Ketua Umum PBNU yang tidak jelas landasannya,” ucap dia.