Komentar Mengejutkan Muhadjir soal Jadi Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua PP Muhammadiyah Bidang Bisnis dan Ekonomi Muhadjir Effendy jadi ketua tim pengelola tambang Muhammadiyah, usai Muhammadiyah resmi menerima untuk mengelola tambang dari pemerintah. 

Sontak, hal itu membuat Muhadjir Effendy berkomentar soal kabar tersebut sehingga komentarnya mengejutkan publik. 

Pasalnya, Muhadjir Effendy mengaku dirinya baru mengetahui informasi mengenai penunjukan tersebut pada hari ini dalam konsolidasi nasional Muhammadiyah di Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).

"Saya baru tahu tadi kalau ditunjuk (jadi ketua tim pengelolaan tambang), kok," katanya di Konsolidasi Nasional Muhamamdiyah di Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).

Bahkan, Muhadjir belum mau memberikan banyak komentar terkait penunjukan dirinya sebagai ketua tersebut.

"Nanti saya kabari. Sudah cukup tadi sama Pak Haedar," katanya.

Selain itu, dia juga belum bersedia menyampaikan langkah awal dari tim pengelolaan tambang.

"Belum, lah, baru diumumkan tadi. Nanti tak kabari kalau sudah jalan," bebernya.

Sebelumnya diberitakan, Nahdlatul Ulama (NU) hingga Muhammadiyah dikritik keras oleh Forum aktivis Cik Di Tiro.

Kritik itu disampaikan melalui aksi penolakan soal tambang jelang Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar rapat pleno di Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Sabtu, (27/7/2024).

Tepat di Convention Hall Masjid Walidah, PP Muhammadiyah bersama seluruh pengurus Muhammadiyah di tingkat daerah akan membahas soal penawaran izin pengelolaan tambang dari pemerintah. 

Dari pantauan tvOnenews.com, dalam aski itu, massa juga membawa spanduk yang memuat kritikannya terhadap Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). 

Spanduk tersebut bertuliskan 'Dipisahkan Qunut, Disatukan Tambang'.

Untuk diketahui, doa qunut memang menjadi ciri khas pembeda antara warga NU dan Muhammadiyah dalam melaksanakan salat Subuh. 

Seperti diketahui juga, bahwa warga NU melaksanakan qunut sedangkan Muhammadiyah tidak.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memang diketahui sudah menerima izin pengelolaan tambang dari Pemerintah.

Semanatar PP Muhammadiyah baru akan memutuskan lewat pleno pada 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta. 

Dikutip dari laman CNN Indonesia, Sabtu 27 Juli 2024, inisiator Forum Cik Di Tiro, Masuki mengatakan, pihaknya mendesak agar PP Muhammadiyah menolak secara mentah-mentah tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah. (aag)