Demokrat Jakarta Pasang Badan Bela Heru Budi: Beliau Tak Berusaha Mencari Kesalahan Pendahulu

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono memasang badan membela Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang dikritik oleh eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Di dalam kritiknya terhadap Heru Budi, Anies Baswedan menilai Pj Gubernur DKI Jakarta itu tidak memperhatikan masyarakat kecil.

Mujiyono menegaskan bahwa Heru Budi adalah sosok birokrat yang menjaga etika sosial, sehingga narasi yang menyatakan Heru Budi tidak memperhatikan masyarakat kecil Jakarta adalah tidak benar.

"Beliau tidak berusaha mencari kesalahan-kesalahan pendahulunya, namun menginginkan semua program sebelumnya lebih tepat sasaran, efisien dan sesuai dengan aturan dan tatanan yang ada," ujarnya, saat dihubungi media, Selasa (23/7/2024).

Selain itu, Ketua Komisi A DPRD Jakarta mengatakan belanja bansos DKI Jakarta di era Heru Budi begitu besar. 

"Belanja bansos DKI Jakarta yang sudah sangat besar bahkan mencapai lebih kurang Rp18,1 triliun atau lebih 22 persen dari total APBD tahun 2024," tuturnya.

"Menurut saya bansos atau subsidi memang harus dipastikan tepat sasaran, siapa pun yang tidak berhak selayaknya dihapuskan dari daftar penerima bansos," sambung dia.

Dia pun memberikan gambaran, Dinas Sosial pada tahun 2024 telah melakukan pemadaman data bagi penerima bantuan Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).

"Hasil pemadanan tersebut dapat menghemat anggaran Rp111 miliar, dengan demikian DKI Jakarta memiliki anggaran atau kemampuan fiskal yang lebih baik untuk membiayai berbagai program strategis lainnya," ungkap dia.

"Termasuk belanja modal pembangunan dan pemeliharaan jalan, pengendalian banjir di mana belanja modal dimaksud bisa mencapai angka 20 persen yang merupakan proporsi tertinggi dalam 7 tahun terakhir," tandas dia.

Sebelumnya, Anies Baswedan merespons pernyataan Penjabat (Pj) DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang memintanya agar tidak mengkambinghitamkan terkait dengan kebijakan di Jakarta.  

Anies mengatakan, yang terpenting saat ini adalah kesejahteraan dan kesetaraan untuk warga DKI Jakarta.  

"Kita menginginkan Jakarta yang merasakan kesetaraan kesempatan jadi fokus kami pada rakyat pada masyarakat Jakarta," katanya di kantor DPW PKB DKI Jakarta, Minggu (21/7).