Gegara Komentar BBM Subsidi, Luhut Disebut Mengganggu Jalannya Roda Pemerintahan, DPR: Nggak Punya Dasar!

"Jadi dalam konteks itu pernyataan Pak Luhut nggak punya dasar ya. Kami cenderung harus sesuai dengan perencanaan Ibu Sri Mulyani lah tahun depan mungkin itu realistis lah," ucapnya.

Lebih lanjut, Mulyanto menyebut bahwa dengan adanya pernyataan Luhut ini telah mengganggu jalannya pemerintahan. Hal ini karena Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Mulyanto telah membantah bahwa pembelian BBM bersubsidi tidak akan dibatasi pada 17 Agustus.

"Pak Luhut ini istilahnya kalau kaleng, kaleng rombeng ya, menteri serba bisa yang bukan wilayah kewenangannya juga ikut diomongin. Kalau menurut saya secara politis ini mengganggu jalannya pemerintahan, jadi bising," bebernya.

Dia menilai, hal seperti ini seharusnya dikoordinasikan dulu oleh pemerintahan agar tidak membuat gaduh di masyarakat.

"Sudahlah pemerintah koordinasi yang bagus, konsolidasi jubirnya yang tepat siapa misalnya menteri esdm atau kalau diangkat menjadi wilayah keuangan menkeu yang statemen. Ini kan mereka sudah menyatakan, tiba-tiba Pak Luhut bikin statemen baru," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024 akan dibatasi, dimana pembelian BBM itu akan disesuaikan agar subsidi di dalamnya bisa tepat sasaran.

"Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi. Kita hitung di situ, dan sekarang Pertamina sudah menyiapkan," kata Luhut dalam unggahannya di Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa, 9 Juli 2024.