Usai Divonis 10 Tahun Penjara, SYL: Ini Bukan Proyek, Bukan Izin Import Ratusan Miliar

Mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo atau SYL menyebut kasus yang menjeratnya bukanlah tindak pidana korupsi seperti izin impor ataupun bagi-bagi proyek.

Menurutnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) justru mengaitkan dengan pembelian barang-barang yang sumber uangnya bukan dari hasil korupsi.

"Saya ingatkan ini bukan proyek, ini bukan rekomendasi-rekomendasi dan izin-izin impor yang ratusan triliun, kalau saya mau korupsi ini bukan, yang ditarik adalah skincare, yang ditarik adalah pembelian parfum dan lain-lain," ucap SYL usai menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 11 Juli.

SYL menyatakan tak pernah memegang atau menerima uang yang tertera dalam dakwaan secara langsung. 

Eks Mentan itupun menegaskan semua pembayaran oleh bawahannya sesuai dengan aturan yang ada. 

"Saya tidak pernah menerima atau megang uang yang dituduhkan untuk saya bayar-bayar sendiri. Uang ini orang lain yang bayar dan berproses sesuai SOP yang ada," sebutnya.

Baca Juga

Periksa Dua Saksi Terkait Kasus Pengadaan Iklan, KPK Dalami Soal Pembayaran dari Agensi ke Media

Terlepas hal itu, SYL berharap kasus yang melibatkannya ini tak membuat para pejabat negara takut untuk mengambil kebijakan.

Sebab, kebijakan yang diambilnya tak dipungkiri memang sangat beresiko tinggi. Tetapi, semuanya untuk kepentingan masyarakat Indonesia.

"Mudah-mudaha tidak ada pejabat yang takut mengambil kebijakan untuk kepentingan rakyat dan bangsa hanya karena persoalan saya. Mungkin saya salah, tapi semua demi bangsa, demi negara, demi kepentingan rakyat," sebutnya.

"Kamu adili saya di saat Indonesia normal, kau tidak melihat bagaimana Indonesia pada saat kondisi kerawanan pangan yang ada," sambung SYL.

SYL dinyatakan bersalah dalam perkara pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan). Sehingga, majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara.

Tak hanya saksi penjara, majelis hakim juga menjatuhkan sanksi denda Rp300 juta. 

Apabila SYL tak memiliki kesanggupan maka diganti dengan kurungan selama 4 bulan.

SYL diyakini melanggar melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (mhs/raa)