DPR RI Setujui RUU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya Jadi Undang-Undang, Simak Poin-Poin yang Direvisi

Jakarta, tvOnenews.com - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi UU.

Pengambilan keputusan itu diketok dalam Rapat Paripurna ke-21 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

“Apakah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat kita setujui menjadi UU? Setuju ya,” kata Cak Imin di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR Budisatrio Djiwandono mengungkapkan ada lima materi perubahan pengaturan dalam RUU tersebut di antaranya:

1. Penambahan satu bab baru, yakni bab 8 A tentang pendanaan
2. Perubahan terhadap bab ke-9 tentang peran serta masyarakat 
3. Menghapus bab ke-10 tentang penyerahan urusan dan tugas pembantuan
4. Penambahan 8 pasal baru
5. Perubahan terhadap 17 pasal

Selanjutnya, beberapa penyesuaian yang telah disetujui dalam pembicaraan tingkat I di antaranya:

Baca Juga

Kemenag Rombak Struktur: Ditjen Haji Dihapus, Perpres Ditjen Pesantren Belum Diteken Presiden

1. Penggantian norma frasa kawasan konservasi menjadi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau kecil

2. Penggantian norma frasa ekosistem penting di luar kawasan konservasi menjadi areal reservasi

Kemudian, substansi pengaturan yang telah disepakati dalam RUU sebagai berikut:

1.Pengaturan bahwa konsep konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat

2. Memperkuat peran serta masyarakat termasuk masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

3. Penguatan kewenangan PPNS dalam melakukan penegakan hukum

4. Pemberatan serta kekhususan sanksi pidana untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. (saa/nsi)