News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Momentum Tahun Baru Islam, Mahfud MD Singgung soal Pemerintahan yang Adil dan Tidak Berpusat kepada Orang Kaya

Pakar Hukum Tata Negara UII Mahfud MD menilai Tahun Baru Islam 1 Muharam 1446 Hijriah 2024 sebagai momentum kontemplasi menebalkan nasionalisme lebih mencintai
Minggu, 7 Juli 2024 - 20:05 WIB
Momentum Tahun Baru Islam, Mahfud MD Singgung soal Pemerintahan yang Adil dan Tidak Berpusat pada Orang Kaya
Sumber :
  • istimewa

Jakarta, tvOnenews.com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia, Mahfud MD menilai Tahun Baru Islam 1 Muharam 1446 Hijriah sebagai momentum kontemplasi menebalkan nasionalisme untuk lebih mencintai Tanah Air.

Sebab, menurut Mahfud, ini akan menjadi modal yang penting mewujudkan Indonesia Emas 2045.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Hal ini disampaikan Mahfud saat memberikan ceramah dalam puncak Gebyar Hijriah yang mengusung tema 'Nusantara Bertamaddun Menuju Indonesia Emas' di Masjid Istiqlal, Minggu (7/7/2024).

"Untuk umat Islam Indonesia, mari jadikan 1 Muharam ini sebagai kontemplasi membangun nasionalisme, rasa cinta dan merawat serta membela Indonesia sebagai sebuah negara merdeka yang berketuhanan dan berkeadilan, melalui persatuan atas seluruh puak-puak dan suku-sukunya yang multikultural," ucap Mahfud.

Mahfud menggunakan makna peradaban dengan istilah masyarakat sipil yang di dunia barat sering disebut civil society atau dalam literatur Islam disebut masyarakat madani.

Dia menjelaskan, umumnya masyarakat berkeadaban.

"Setidaknya, masyarakat itu memiliki keajegan pengelolaan dan keteraturan dalam tiga hal. Mulai adanya sistem pemerintahan, adanya sistem perekonomian yang berkeadilan dan adanya pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)," paparnya.

Namun, Mahfud mengingatkan, bagi kaum Muslimin bicara peradaban Islam mudah memulainya.

"Yakni, mulai hijrahnya Nabi yang kemudian membentuk Negara Madinah atau Kota Madinah, berperadaban, sebagai pengganti Kota Yatsrib yang sebelumnya belum melakukan penataan terhadap peradabannya," terangnya.

Dia menilai, Madinah memenuhi syarat-syarat adanya negara menurut Montevedio Convention 1933 yaitu ada rakyat, wilayah dan pemerintahan.

"Bahkan, syarat-syarat itu sudah mampu dipenuhi sebelum dijadikan syarat resmi diakuinya sebuah negara," ujar dia.

Mahfud melihat, Negara Madinah yang sukmanya dibangun dari Piagam Madinah juga memenuhi ciri utama bangunnya peradaban.

"Pertama, Madinah sudah ada sistem pemerintahan dengan pemerintahannya dikendalikan langsung Nabi Muhammad SAW. Kedua, sistem perekonomian yang bersendikan keadilan dan ketiga pemajuan iptek," jelas Mahfud.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Lebih jauh, dia menerangkan, pemerintahan dari Negara Madinah sendiri sudah terangkum sangat jelas dalam Piagam Madinah.

"Dia kosmopolit, ada keadilan di antara manusia, tidak ada diskriminasi, toleransi atau yang dalam bahasa sekarang kita sering memakai istilah wasathiyah, dan semua itu dilakukan dalam rangka menjaga maqashid al syari'ah," kata mantan Menko Polhukam itu.

"Madinah mengembangkan sistem ekonomi Islam dengan prinsip keadilan ekonomi antar manusia, saling menguntungkan, tidak boleh berpusat pada orang-orang kaya, ada pemerataan. Selain itu, tidak boleh ada pemerasan dan tidak boleh ada riba," tambah dia.

Untuk iptek, dia menekankan, memang wajib dilakukan orang yang beriman, orang yang berilmu karena orang yang rasikh ilmunya tentu imannya kuat. Karenanya, muncul orang-orang seperti Alfarahidi yang pertama kali membuat kamus yaitu Qamus Al'Ain.

"Dalam bidang hukum lahir fiqh dan usul fiqh, lahir pula ilmu astronomi Umar Khyyam, bidang kedokteran ada Avicena dan Averroed, dalam bidang filsafat ada Alghozali dan matematika ada Alkawarizmi. Bahkan, ilmu-ilmu itu masih begitu berdampak hari ini," ungkapnya.

Maka itu, Mahfud mengajak umat menggunakan momentum Tahun Baru Islam 1 Muharam 1446 Hijriah sebagai kontemplasi membangun nasionalisme.

"Di sinilah kita membangun Indonesia dengan wawasan wasathiyah seperti difatwakan oleh para ulama dna ormas-ormas Islam yang besar seperti NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathon, Al Washliyah, yang juga sudah bergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI)," ujar Anggota DPR RI periode 2004-2008 tersebut.(rpi/lgn)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Dedi Mulyadi Tegur Keras Kontraktor, Gedung Proyek Memakan Jalan Provinsi dan Belum Miliki IMB: Bapak Pelit

Dedi Mulyadi Tegur Keras Kontraktor, Gedung Proyek Memakan Jalan Provinsi dan Belum Miliki IMB: Bapak Pelit

Dedi Mulyadi tegur kontraktor yang bangun gedung memakan jalan provinsi tanpa IMB. Proyek harus dibongkar, ia sebut kontraktor ‘Bapak Pelit'. Simak beritanya!
Ramalan Keuangan Zodiak Besok, 10 April 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces

Ramalan Keuangan Zodiak Besok, 10 April 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces

​​​​​​​Ramalan keuangan zodiak besok, 10 April 2026, untuk Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Panduan strategi finansial harian.
Persib Bandung Tanpa Julio Cesar Vs Bali United, Bojan Hodak Santai: Pengganti Lebih Siap!

Persib Bandung Tanpa Julio Cesar Vs Bali United, Bojan Hodak Santai: Pengganti Lebih Siap!

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, membeberkan kondisi terkini timnya jelang laga lawan Bali United pada pekan ke-27 BRI Super League 2025-2026.
Bisa-bisanya Kapten Red Sparks Susul Megawati ke Indonesia, Sinyal Kuat Megatron Comeback ke Liga Voli Korea?

Bisa-bisanya Kapten Red Sparks Susul Megawati ke Indonesia, Sinyal Kuat Megatron Comeback ke Liga Voli Korea?

Kunjungan kapten Red Sparks, Yeum Hye-seon ke Indonesia langsung memicu spekulasi besar: apakah ini menjadi langkah awal untuk reuni Megawati Hangestri di V-League
Penjelasan Dedi Mulyadi Soal Nonaktifkan Sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta Terkait KTP Pajak

Penjelasan Dedi Mulyadi Soal Nonaktifkan Sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta Terkait KTP Pajak

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menindak tegas jajarannya yang dinilai hambat pelayanan publik. Kepala Samsat Soekarno-Hatta resmi dinonaktifkan sementara.
WFH Jumat ASN Surabaya Disorot DPRD, Dinilai Rawan Hari Kejepit

WFH Jumat ASN Surabaya Disorot DPRD, Dinilai Rawan Hari Kejepit

Kebijakan work from home (WFH) bagi ASN di lingkungan Pemkot Surabaya yang diterapkan setiap Jumat menuai sorotan dari Komisi A DPRD Kota Surabaya.

Trending

Ramalan Keuangan Zodiak 10 April 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo

Ramalan Keuangan Zodiak 10 April 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo

​​​​​​​Ramalan keuangan zodiak 10 April 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo. Panduan harian agar keputusan uang lebih bijak dan strategis.
Penjelasan Dedi Mulyadi Soal Nonaktifkan Sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta Terkait KTP Pajak

Penjelasan Dedi Mulyadi Soal Nonaktifkan Sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta Terkait KTP Pajak

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menindak tegas jajarannya yang dinilai hambat pelayanan publik. Kepala Samsat Soekarno-Hatta resmi dinonaktifkan sementara.
WFH Jumat ASN Surabaya Disorot DPRD, Dinilai Rawan Hari Kejepit

WFH Jumat ASN Surabaya Disorot DPRD, Dinilai Rawan Hari Kejepit

Kebijakan work from home (WFH) bagi ASN di lingkungan Pemkot Surabaya yang diterapkan setiap Jumat menuai sorotan dari Komisi A DPRD Kota Surabaya.
Bisa-bisanya Kapten Red Sparks Susul Megawati ke Indonesia, Sinyal Kuat Megatron Comeback ke Liga Voli Korea?

Bisa-bisanya Kapten Red Sparks Susul Megawati ke Indonesia, Sinyal Kuat Megatron Comeback ke Liga Voli Korea?

Kunjungan kapten Red Sparks, Yeum Hye-seon ke Indonesia langsung memicu spekulasi besar: apakah ini menjadi langkah awal untuk reuni Megawati Hangestri di V-League
Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Pemain Timnas Putuskan Jadi Warga Negara Belanda Lagi usai Dilarang Main di Liga Belanda

Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Pemain Timnas Putuskan Jadi Warga Negara Belanda Lagi usai Dilarang Main di Liga Belanda

Seorang pemain timnas memutuskan untuk menjadi warga negara Belanda lagi. Hal ini seiring dengan larangan bermain di Liga Belanda.
Gubernur Dedi Mulyadi Nonaktifkan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Buntut Cuek Aturan Pajak Kendaraan Tanpa KTP

Gubernur Dedi Mulyadi Nonaktifkan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Buntut Cuek Aturan Pajak Kendaraan Tanpa KTP

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Kota Bandung imbas temuan dugaan abaikan aturan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tanpa KTP pemilik pertama.
Pemain Timnas Putuskan Jadi Warga Negara Belanda Lagi usai Gagal ke Piala Dunia 2026, Bakal Dilarang Main di FIFA Matchday?

Pemain Timnas Putuskan Jadi Warga Negara Belanda Lagi usai Gagal ke Piala Dunia 2026, Bakal Dilarang Main di FIFA Matchday?

Seorang pemain timnas telah memutuskan untuk menjadi warga negara Belanda lagi usai kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini bisa berimplikasi kepada ketersediaannya di FIFA Matchday.
Selengkapnya

Viral