CAT Ketar-ketir Alami Gangguan Kesehatan Usai Berhubungan Badan dengan Hasyim Asy'ari, Paksa Lakukan Hal Ini

Jakarta, tvOnenews.com - CAT ketar-ketir ketakutan lantaran alami ganggung kesehatan setelah berhubungan badan dengan Ketia KPU Hasyim Asy'ari.

Diketahui anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda, CAT mengungkapkan pengakuan Hasyim Asy'ari.

CAT mengaku mengalami gangguan kesehatan setelah berhubungan badan dengan Hasyim Asy'ari.

Hal tersebut terungkap saat sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam penuturannya, CAT mengalami gangguan kesehatan fisik seminggu setelah berhubungan badan dengan Ketua KPU itu.

Ia pun memeriksaan dirinya ke dokter atas apa yang dialaminya itu.

"Hasil konsultasi dengan dokter menunjukkan agar dilakukan pemeriksaan lanjutan bersama antara Pengadu dan Teradu," kata Anggota Majelis Sidang DKPP, Ratna Dewi Petalollo dikutip Jumat (5/7/2024).

Pada 31 Oktober CAT menghubungi Hasyim untuk mengajak melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai yang disarankan oleh dokter.

"Kemudian Teradu menjawab, ‘iya, siap sayang’. Selanjutnya, Teradu mengirimkan hasil pemeriksaan kesehatan Teradu yang dilakukan di Indonesia disertai dengan caption semoga kita sehat selalu," jelasnya.

Di persidangan tersebut, Ketua KPU itu mengakui bahwa kata kita dalam pesan tersebut adalah benar antara dirinya dan CAT.

"Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, DKPP menilai telah terjadi hubungan badan antara teradu dengan pengadu pada tanggal 3 Oktober 2023 sesuai dengan bukti P15A, P15B, P15C, P16, P20, dan P21," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari terkait kasus dugaan asusila. 

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan," kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di Kantor DKPP RI, Jakarta.

Selain itu, DKPP RI mengabulkan pengaduan pengadu seluruhnya, dan meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mengganti Hasyim dalam kurun waktu 7 hari sejak putusan dibacakan.

"Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan," ujarnya.