Tak Ada Ampun, Heru Budi Ultimatum ASN Pemprov Jakarta yang Main Judi Online, Ternyata Ini Hukumannya...

Jakarta, tvOnenews.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku akan melayangkan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) apabila ketahuan bermain judi online.

Heru mengaku telah meminta data nama-nama ASN Pemprov Jakarta yang terlibat judi online kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

“Gini, saya akan minta nama itu ke PMK, saya yakin pasti yang judi online, itu ada juga yang beberapa. Saya enggak tahu ya pemikiran kami, nah itu gimana kalau ASN jelas aturannya,” jelas Heru, di Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Apabila memang benar ASN ketahuan bermain judi online, maka akan mengikuti arahan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto untuk memberikan sosialisasi.

“Kadang-kadang secara tidak langsung mereka tidak sadar bahwa itu judi online, ya kita prihatin. Ya, kalau ASN kan jelas aturannya sudah ada, tinggal terapin sanksi itu yang ke bersangkutan. Kan kita belum dapat nama-nama itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menjalin kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mengusut masalah judi online di Indonesia.

Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Ditjen Aptika, Teguh Arifiadi mengatakan saat menjalin pertemuan antara Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi dan pihak PPATK, ada data sejumlah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN) dan anggota DPR/DPRD yang bermain judi online.

Teguh menjelaskan mengapa pihak Kemkominfo tidak dapat mengecek siapa-siapa saja yang bermain judi dikarenakan yang bisa melihat dan mendeteksi hanya lah pihak PPATK.

“Kominfo tidak bisa melihat siapa saja yang main judi online, yang bisa melihay atau mendeteksi adalah PPATK. Berdasarkan apa? Berdasarkan pattern dari transaksi,” jelas dia, di Gedung Kemkominfo, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2024).

Bahkan, ada pegawai negeri yang sekali melakukan pembelian chip judi online senilai Rp500 juta. Angka yang besar untuk sekali pembelian.

“Ternyata terlihat, misalnya kok tahu sih ada anggota DPRD/DPR main judi online? Kan kelihatan pemilik rekeningnya apa, dia misalnya beli token, beli chip, mutasi transaksinya berapa,” cerita Teguh.