Sengkarut Tata Kelola Beras Nasional Berbuntut Panjang, PKS Kritik Tajam Bapanas dan Bulog

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet, mengkritik tajam terhadap Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog terkait dengan masalah tata kelola beras nasional yang masih menghadapi berbagai permasalahan.

Slamet menyoroti sejumlah ketidakberesan yang terjadi dalam pengelolaan beras.

Hal ini diindikasikan dengan harga beras yang tetap mahal pada tingkat konsumen meskipun keran impor terus dibuka.

Slamet menyebutkan, petani juga tidak sejahtera justru yang semakin kaya adalah para pengusaha yang disinyalir mengambil kesempatan dari kondisi tersebut.

“Ini adalah masalah serius yang mengindikasikan porak porandanya tata Kelola beras yang mempengaruhi kehidupan jutaan rakyat Indonesia. Pemerintah harus bertindak tegas dan melakukan pembenahan sistem pengelolaan beras agar lebih transparan dan akuntabel,” tegas Slamet dalam keterangannya, Jumat (28/6/2024).

Politisi senior PKS ini juga menyoroti kurangnya koordinasi antara Bapanas, Bulog termasuk kementrian pertanian dalam pengelolaan stok dan distribusi beras.

Menurutnya, ketidakselarasan ini menyebabkan banyaknya beras yang tidak sampai ke tangan konsumen dengan harga yang wajar.

“Kita melihat ada disparitas yang signifikan antara harga beras di tingkat petani dan konsumen. Ini menunjukkan adanya masalah serius dalam rantai distribusi yang perlu segera diatasi,” jelasnya.

Slamet juga mengkritik mekanisme pengadaan beras oleh Bulog yang dinilai kurang efektif termasuk juga rendahnya serapan bulog untuk cadangan beras pemerintah yang hanya 2% dari total produksi beras nasional.

Dia menilai banyak petani yang merasa dirugikan karena harga yang ditawarkan Bulog seringkali berada di bawah harga pasar.

“Bulog seharusnya menjadi lembaga yang melindungi petani, bukan malah merugikan mereka. Kita harus memastikan bahwa harga yang diberikan kepada petani adalah harga yang layak dan menguntungkan agar petani mau menjual gabahnya ke bulog sehingga keterserapan beras untuk CBP terus meningkat,” kata Slamet.

Dalam upayanya untuk mencari solusi, Slamet mengusulkan agar pemerintah melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola beras nasional.

Salah satunya dengan membangun sistem informasi yang lebih transparan dan akurat, sehingga semua pihak dapat memantau ketersediaan dan distribusi beras secara real-time.

“Kita butuh sistem yang modern dan terintegrasi, yang bisa memberikan data yang akurat dan terpercaya. Hanya dengan cara ini kita bisa mengatasi masalah sengkarut tata kelola beras yang telah lama terjadi,” imbuhnya.

Dia juga mengungkapkan agar kedepannya pembahasan tentang beras lebih kepada peningkatan kesejahteraan petani bukan membahas hal-hal tata kelola yang isunya terus berulang.

Selain itu, Anggota DPR RI terpilih ini menekankan pentingnya kesejahteraan petani dalam sistem tata kelola beras yang baru.

“Petani adalah tulang punggung ketahanan pangan nasional. Mereka harus sejahtera agar terus termotivasi untuk memproduksi beras dengan kualitas yang baik. Dengan harga yang layak dan kebijakan yang mendukung, kita bisa memastikan bahwa petani mendapatkan keuntungan yang sepadan dengan kerja keras mereka,” ujar Slamet.

Tidak hanya petani, Slamet turut menekankan harga beras yang terjangkau bagi konsumen dan keuntungan yang wajar bagi pengusaha juga harus menjadi prioritas.

“Kita harus menciptakan ekosistem yang sehat di mana semua pihak diuntungkan: petani sejahtera, harga beras terjangkau, dan pengusaha juga mendapatkan keuntungan yang layak. Dengan demikian, stabilitas dan keberlanjutan sektor pangan dapat terjaga,” tegasnya.

Bapanas dan Bulog diharapkan dapat segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola beras nasional, sehingga kesejahteraan petani, stabilitas harga beras di pasaran, dan keuntungan bagi pengusaha dapat terwujud.(lkf)