Peran Pelaku Satu per Satu Terungkap Mulai dari Orang Pertama yang Setubuhi Vina, Hingga Saksi Kasus Pembunuhan Vina Cirebon Ketakutan

Jakarta, tvOnenews.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) disebut akan ada permohonan baru untuk saksi kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat.

Apalagi munculnya beberapa fakta dan saksi-saksi baru semakin membuat runyam kasus kematian Vina dan Eky ini.

Terbaru sosok krusial dalam kasus Vina dan Eky ini bukanlah Pegi melainkan Andi.

Sebab, kejadian pembunuhan dan pemerkosaan Vina itu terjadi karena sosok Andi.

Pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran Lies Sulistiani menyatakan bila ada permohonan perlindungan baru tersebut merupakan hal yang wajar dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon.

“Kasus Vina Cirebon menjadi kasus yang banyak menarik perhatian masyarakat. Oleh karena itu, banyaknya saksi yang mengajukan perlindungan kepada LPSK menjadi sangat wajar,” kata Lies dalam keterangannya, Selasa (18/6/2024).

Baca Juga

Empat Bayi dan Balita Diperjualbelikan di Jambi, LPSK Buka Suara

Selain itu, banyaknya permohonan dapat terjadi karena para saksi dinilai khawatir terhadap keselamatan jiwanya, sehingga memerlukan jaminan perlindungan.

Oleh sebabnya, LPSK harus menelaah dengan baik posisi para saksi yang meminta permohonan perlindungan seolah-olah mereka ketakutan.

“Apakah benar ia mempunyai keterangan penting dalam pengungkapan kasus tersebut, dan bersedia menyampaikan keseluruhannya dengan benar dan dengan iktikad baik? Juga apakah yang bersangkutan berada dalam keadaan yang potensial terancam jiwa dan keselamatannya," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan lembaganya menerima 3-4 permohonan baru perlindungan saksi kasus Vina.

Permohonan tersebut sudah masuk ke LPSK, tetapi belum diputuskan untuk dilakukan pendampingan karena masih dalam pendalaman, dan harus diputuskan dalam sidang mahkamah LPSK.

Menurut dia, penentuan disetujuinya permohonan untuk pendampingan LPSK memang butuh waktu karena perlu asesmen psikologis, dan melihat lebih detail terkait dengan keterangan yang disampaikan.

Pada prinsipnya, semua masyarakat memiliki hak untuk mengajukan pendampingan kepada LPSK, termasuk Pegi Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka.

Namun, sejumlah proses perlu sesuai dengan standardisasi LPSK sebelum diputuskan mendapatkan pendampingan.

"Semua punya hak, tetapi lagi-lagi kami akan tetap melakukan proses sesuai dengan standardisasi LPSK sesuai prosedur. Kalau tersangka mengajukan, kami harus lihat sifat keterangannya sejauh mana, apalagi dia misalnya sebagai pelaku utama itu kami mesti lihatnya lebih detail lagi," kata dia.