ASN Kominfo Ingin Pindah ke IKN, Menkominfo Budi Arie Minta Anggaran Tambahan Rp12,39 Trilun ke DPR RI

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi meminta anggaran tambahan untuk kementeriannya sebesar Rp12,39 triliun. Anggaran itu digunakan untuk aparatur sipil negara (ASN) Kominfo yang ingin pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR saat membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemenkominfo Tahun 2025.

Budi menjelaskan total anggaran yang dibutuhkan Kemenkominfo tahun 2025 sebesar Rp20,11 triliun. Namun, saat ini hanya dianggarkan sebanyak Rp7,72 triliun.

“Guna memastikan keberlanjutan seluruh program prioritas Kemenkominfo pada tahun anggaran 2025, dibutuhkan anggaran sebanyak Rp20,11 triliun di mana saat ini hanya dianggarkan sebesar Rp7,72 triliun sehingga terdapat kekurangan sebanyak Rp12,39 triliun,” ujar Budi di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024).

Dia menuturkan anggaran tambahan itu salah satunya untuk memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

“Program Dukungan Manajemen antara lain untuk pengadaan lahan Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Semarang dan perpindahan ASN ke IKN,” kata Budi.

Baca Juga

Diminta Pindah ke IKN, Gibran Ajak DPR Ikut

Fungsi tambahan anggaran lainnya di antaranya:

1. Program Pemanfaatan TIK antara lain untuk Operational & Maintenance (OM) Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE) Peningkatan Kapasitas Sistem TKPPSE, dan OM Data Center Nasional, Literasi Digital, Penanganan Konten Digital, Digital Technopreneur, Perlindungan Data Pribadi, Digital Talent Scholarship (DTS)

2. Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi antara lain untuk Penyediaan perangkat pengujian di BBPPT/IDTH

3. Program Penyediaan Infrastruktur TIK antara lain untuk Akses Internet (OM) BTS 4G/Lastmile, OM Akses Internet, dan OM untuk SATRIA 1

4. Komunikasi Publik antara lain untuk Diseminasi Bidang PMK dan Polhukam, di mana Komunikasi Publik Media Pemerintah, Rancangan UU KIP, Digital Community, Dukungan Komunikasi Publik Event Internasional dan Nasional TA 2025, dan usulan Komisi Informasi Pusat, Sekretariat Dewan Pers, serta Komisi Penyiaran Indonesia.(saa/lgn)