Indonesia Miner 2024, Stafsus Kementerian Investasi/BKPM Pastikan Indonesia Pilihan Tepat untuk Investasi Hijau

Jakarta, tvOnenews.com - Indonesia Miner 2024 resmi diselenggarakan di The Westin Jakarta, yang meliputi konferensi dan pameran bertaraf internasional ini mempertemukan berbagai pelaku usaha di bidang pertambangan, pakar, pengambil kebijakan, serta seluruh rantai nilai industri pertambangan di Indonesia. 

Staf Khusus Bidang Peningkatan Pengusaha Nasional Kementerian Investasi/BKPM, M. Pradana Indraputra, serta pelaku usaha pertambangan terkemuka seperti Tony Wenas selaku Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rachmat Makkasau selaku Presiden Direktur PT Amman Mineral, dan Adriansyah Chaniago selaku Wakil Presiden PT Vale Indonesia turut meramaikan forum tersebut.

Dalam paparannya tentang penyelarasan pengembangan aluminium hijau Indonesia dengan tujuan keberlanjutan global, Pradana menjelaskan bahwa Indonesia tengah bergerak menuju ekonomi hijau meskipun masih memiliki beberapa pekerjaan rumah.

"Saat ini, Indonesia adalah penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar ke-8 di dunia. Namun, dalam 4 tahun terakhir, Indonesia telah melakukan berbagai upaya signifikan untuk mengatasi isu ini. Kini, tujuan utama Indonesia adalah melakukan transisi energi,” jelas Pradana. 

Faktanya, berdasarkan Southeast Asia’s Green Economy Report 2024, Indonesia dan Filipina adalah salah dua penyumbang investasi hijau terbesar di Asia Tenggara. 

Berbicara lebih dalam mengenai transisi energi, Pradana menyampaikan dengan melakukan industrialisasi, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dapat melengkapi kebutuhan transisi energi dunia.

Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, cadangan timah terbesar ke-2, cadangan bauksit terbesar ke-6, dan cadangan tembaga terbesar ke-7.

Pradana menjelaskan bahwa Indonesia memiliki empat komoditas yang menjadi prioritas utama pemerintah untuk pengembangan industri hilir, yaitu nikel, bauksit, timah, dan tembaga.

“Pelarangan ekspor nikel dan bauksit telah diberlakukan, dan rencananya pelarangan tersebut akan diperluas untuk komoditas timah dan tembaga,” ungkap Pradana.  

Mengenai prospek hilirisasi bauksit, Pradana menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki empat prioritas dalam industri hilir bauksit dan aluminium, yakni panel surya, komponen otomotif, kemasan makanan, serta bahan bangunan. 

Sementara itu, total potensi investasi industri hilir bauksit yang telah diperkirakan oleh Kementerian Investasi/BKPM sendiri bernilai sekitar US$48,89 miliar.

“Mengenai arah kebijakan pemerintah, ada dua strategi yang dapat dilakukan. Pertama adalah pengembangan industri hilir, khususnya bauksit, dalam bentuk substitusi impor. Kedua adalah penguatan industri dalam negeri,” tekan Pradana. 

Pasalnya, masih banyak yang menilai bahwa Indonesia tengah mengalami industrialisasi. Pradana menegaskan, “Indonesia kini akan melakukan re-industrialisasi. Hal tersebut menjadi dasar rencana perkembangan ekonomi Indonesia dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan.”

Berbincang mengenai re-industrialisasi, re-industrialisasi sendiri adalah melakukan perubahan dan perbaikan secara holistik dan komprehensif dalam proses industrialisasi untuk mendorong kembali industri manufaktur nasional. Pada dasarnya, re-industrialisasi dapat mengoptimalkan kembali proses industri, hal ini dapat meningkatkan kapasitas produktif, penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan penggunaan sumber daya yang optimal.

Pradana menutup paparannya dengan menyampaikan bahwa Indonesia adalah tempat yang tepat untuk berinvestasi. Hal ini didasarkan pada kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kepastian pemberian insentif oleh Kementerian Investasi/BKPM untuk industri yang berkontribusi terhadap hilirisasi di Indonesia. 

Kementerian Investasi/BKPM akan terus memberikan insentif fiskal dalam bentuk antara lain tax holiday, tax allowance, import duty exemption, dan super tax deduction, kepada industri-industri yang berkontribusi terhadap hilirisasi di Indonesia.(lgn)