Legislatif Jakarta Desak Dinas Dukcapil Jangan Mempersulit Penertiban NIK Warga Hunian Vertikal

Jakarta, tvOnenews.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) diminta tidak mempersulit warga hunian vertikal yang berdomisili di rumah susun (Rusun) ataupun apartemen, bila terimbas program tertib administrasi kependudukan.

Anggota Komisi A DPD DKI Jakarta, Simon Lamakadu mengaku banyak menerima aduan dari warga hunian vertikal yang terkena penghapusan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Para warga juga melapor bahwa kesulitan mendapat surat pengantar dari Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).

Padahal, surat pengatar itu merupakan syarat utama pengembalian NIK.

“Kami merekomendasikan agar cukup menggunakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh RT ataupun RW. Dukcapil juga perlu bekerja sama dengan pengelola untuk mendapatkan data warga yang berada di hunian vertikal dan ber-KTP DKI,” ujar Simon, melansir keterangan resmi, Senin (3/6/2024).

Ia menjelaskan, warga mengadu karena sulitnya mendapat surat pengantar dari PPPSRS dikarenakan banyak apartemen di Jakarta belum membentuk PPPSRS. Bahkan, masih ada yang bersengketa dengan pengelola.

Dinas Duckcapil, pinta Simon, segera menyiapkan satu nomor aduan (hotline) bagi warga Jakarta yang NIK KTP-nya dinyatakan tidak aktif lagi.

Sebab, masih banyak warga yang bingung karena banyaknya nomor dan telegram yang disediakan.

Adapun nomor whatsapp pengaduan Dinas Duckcapil yakni 081318882047. Sedangkan di Aplikasi Telegram menyediakan tiga nomor telepon masing-masing untuk bidang pendaftaran penduduk 085960557875, catatan sipil 089687876565, dan dokumen pelayanan 085925512724.

“Kami merekomendasikan dibuatkan nomor tunggal saja untuk pengaduan dengan beberapa kanal yang disesuaikan dengan kebutuhan,” ungkap Simon.

Ia juga mengimbau kepada para ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk menggencarkan sosialisasi kepada warga dan melakukan pendataan.

Sehingga program Dukcapil itu tak menimbulkan masalah baru. Setidaknya, bisa mengantisipasi penonaktifan NIK yang tidak tepat sasaran. 

“Agar ada perbaikan SOP dimana pihak RT juga harus dimintakan konfirmasi terkait keberadaan warga tersebut,” kata Simon.

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92 ribu NIK warga Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri. (agr/iwh)