26 Tahun Reformasi, Rampai Nusantara Launching Lembaga Bantuan Hukum

Jakarta, tvOnenews.com - Organisasi masyarakat Rampai Nusantara launching lembaga bantuan hukum (LBH) sekaligus menggelar diskusi publik peringatan 26 tahun reformasi bertema Jalan Terjal Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia.

Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar mengatakan LBH Rampai Nusantara sebagai bagian upaya untuk mewujudkan pengabdian kepada masyarakat luas. 

"LBH Rampai Nusantara dimaksudkan sebagai wadah masyarakat luas untuk bisa dengan mudah mendapatkan pendampingan hukum secara sukarela, ini bagian dari pengabdian kami untuk seluruh masyarakat Indonesia," jelas Mardiansyah Semar, Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Lebih lanjut, Semar menilai berdirinya lembaga bantuan hukum ini didasari pada upaya untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat miskin dan termarjinalkan di seluruh wilayah Indonesia. 

"Insya allah setelah ini kami juga akan segera membentuk LBH Rampai Nusantara di seluruh daerah guna memudahkan masyarakat mendapatkan hak konstitusionalnya secara mudah dan gratis di berbagai wilayah nusantara, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan pendampingan hukum," tambah Semar yang juga aktivis 98 tersebut. 

Ia juga berharap penegakan hukum di era pemerintahan yang akan datang dibawah Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran akan lebih baik lagi. 

Baca Juga

Prabowo Siap Transisi Energi, Tinggalkan Fosil, Indonesia Akan Produksi Avtur dari Sawit hingga Jelantah

"Komitmen beliau Pak Prabowo dan Mas Gibran tak perlu diragukan lagi sangat jelas dalam penegakan hukum terutama pada kasus-kasus korupsi, kami berharap kepemimpinan beliau nanti membawa angin segar bagi penegakan hukum di Indonesia akan jauh lebih baik lagu," pungkas Semar. 

Sementara itu Direktur Eksekutif LBH Rampai Nusantara, Hendra Ferdiansyah berharap lembaganya akan banyak bermanfaat untuk masyarakat. 

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi publik launching LBH Rampai Nusantara dalam 26 tahun reformasi, Anggota komisi III DPR RI Santoso, Wakil Ketua Komnas HAM Abdul Haris Semendawai, Aktivis 98 Wahab Talaohu dan praktisi Hukum Fachri Bachmid. (raa)