Pakar Hukum Ungkap Ada Masalah Jika Jaksa Jadi Penyidik Kasus Tipikor

Sehingga, Mudzakir mengungkapkan, ketika sampai pada tahap persidangan, hakim pun menolak dan membebaskan para terdakwa karena menilai perkara tersebut hanyalah sebatas perkara perdata.

Misalnya saja kasus Surya Darmadi dimana kerugian negara dalam dugaan korupsi dan pencucian uang PT Duta Palma Group lebih dari Rp104,1 triliun yang ditangani Jampidsus Kejagung Febrie Andriansyah malah disunat Mahkamah Agung (MA) dengan hukuman pidana uang penggantinya dari Rp42 triliun menjadi Rp2 triliun saja.

Untuk itu, Mudzakir menilai, lembaga pengawas seperti Komisi Kejaksaan RI dan Dewan Pengawas KPK RI masih kurang optimal dalam melalukan tugas dan fungsinya.

“Menurut analisis saya begitu (pengawasan kurang optimal), sebagai pengawal dan pengawas lembaga profesional di bidang penegakan hukum yakni Dewas pada KPK dan Komisi Kejaksaan pada Kejaksaan RI,” ungkapnya.

Mudzakir menambahkan alhasil tak ada mekanisme yang tepat dalam pengawasan tugas dan fungsi pengusutan tipikor oleh kejaksaan ataupun KPK.

"Tidak ada mekanisme kontrol," ungkapnya. (raa)