Buntut Draf RUU Penyiaran Tuai Protes, Anggota DPR RI Sebut Jokowi dan Prabowo Takkan Memberangus

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Dave Laksono merespons soal revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang menuai protes.

Dave mengeklaim pihaknya bersama pemerintah tidak bermaksud untuk menghilangkan hak masyarakat dalam kebebasan berpendapat maupun menyiarkan informasi.

“Tidak ada sedikitpun dari pemerintahan Jokowi ataupun pemerintahan nantinya Presiden Prabowo dan DPR akan memberangus hak-hak masyarakat dan kebebasan berpendapat. Apalagi informasi kepada masyarakat,” tegas Dave, Senin (13/5/2024).

Menurutnya, informasi harus diberikan dengan tepat.

Selain itu, dia menyebut pemberitaan di media juga harus dibuat secara transparan dan akuntabel.

Dave menuturkan media harus tetap bertugas untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah agar tetap sasaran.

“Justru media harus mengawal setiap kebijakan pemerintah agar tepat sasaran dan tidak ada penyelewenangan sedikit pun yang menjadi hak milik rakyat dan juga bangsa secara keseluruhan,” jelasnya.

Dave juga menambahkan berbagai kritik dan masukan dari masyarakat tersebut akan ditampung oleh DPR dan pemerintah.

“Nah, apa yang menjadi ketakutan rekan-rekan ini akan menjadi masukan sehingga kita bisa menyempurnakan UU ini dan bisa melayani dan melindungi masyarakat secara umum,” kata Dave.

Sebagai informasi, revisi UU Penyiaran yang baru dinilai dapat memberangus kebebasan pers dan tidak sejalan dengan UU Pers.

Adapun salah satu pasal yang menuai kritik adalah pasal 56 ayat 2 poin c, yang melarang penayangan konten eksklusif jurnalistik investigasi. Draf tersebut sedang dibahas oleh DPR RI.(saa/lkf)