Soal Kecelakaan Mengerikan Bus di Subang, Pengamat: Perlu Cetak Biru Pendidikan 

Jakarta, tvOnenews.com - Soal kecelakaan mengerikan bus membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana, di Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu (11/5/2024), menuai berbagai komentar.

Salah satunya Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji,yang menyatakan bahwa Indonesia perlu memiliki cetak biru pendidikan agar kegiatan seperti study tour dapat diatur dengan benar.  

"Kita harus punya cetak biru pendidikan Indonesia, sebenarnya anak-anak Indonesia itu mau dididik seperti apa, prosesnya seperti apa, ini kan selama ini belum jelas, termasuk konsep study tour atau bakti sosial, bisa (dikemas) jadi semacam kuliah kerja nyata (KKN), jadi anak-anak tinggal di desa, hidup dengan warga di sana, itu kan bagian dari pengalaman hidup mereka," ujar Indra saat dihubungi di Jakarta, Minggu (12/5/2024). 

Ia juga menegaskan, cetak biru tersebut akan menjadi acuan atau desain utama kurikulum di Indonesia, agar kurikulum tidak terus berganti mengikuti pergantian kepemimpinan, yang di dalamnya juga tentu mengatur tentang widyawisata atau study tour siswa.  

"Jadi study tour itu mesti bisa memberi pengalaman yang kontekstual, perspektif, cakrawala, dan cara pandang yang berbeda bagi siswa, didesain dalam blue print, apa manfaat dan risikonya, dalam blue print tersebut, termasuk bagaimana transportasinya, apakah pemerintah mempersiapkan transportasi yang aman, jangan sampai tujuannya baik tetapi nyawanya harus hilang," bebernya.

Dia menjelaskan, tragedi kecelakaan bus di Subang, Jawa Barat, pada Sabtu (11/5), yang menewaskan 11 orang siswa SMK asal Depok, menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk segera membuat cetak biru pendidikan yang memadai.  

Baca Juga

Gubernur Khofifah Resmikan Revitalisasi dan Rehabilitasi 51 SMA, SMK, dan SLB di Lamongan dan Gresik

"Yang terjadi sekarang kan bisa jadi karena uangnya terbatas, jadi mencari yang murah, jadi berisiko ternyata remnya blong, di cetak biru itu nanti diatur bagaimana mendesain program itu agar aman untuk semua," ucap dia.

Ia juga menyinggung rekomendasi dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada hasil penilaian pelajar internasional atau PISA tahun 2018 yang tidak menyebutkan bahwa Indonesia harus mengganti kurikulum.  

"Di tahun 2018 itu, tertulis kok di rekomendasi PISA, karena Indonesia kan baru saja mengganti kurikulumnya (2013). Rekomendasinya itu memastikan semua guru mendapatkan pelatihan yang baik sehingga mereka bisa menjadi agen perubahan kurikulum, jadi bukan mengganti kurikulum, tetapi meningkatkan kompetensi guru-gurunya," katanya.