Calon Kepala BIN di Pemerintahan Prabowo, Bisa Saja dari Kalangan Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir sekitar enam bulan lagi. Dalam waktu setengah tahun ini, dinamika pemberitaan media akan terpusat pada lika-liku koalisi dan pemilihan calon calon menteri kabinet Prabowo. Termasuk, posisi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang sangat vital dalam pemerintahan.  

Sepanjang perjalanan BIN di Indonesia, hampir semua Kepala BIN berlatarbelakang militer. Baru dua orang jenderal polisi yang menjadi pucuk pimpinan tertinggi lembaga telik sandi yang kantornya berpagar warna merah itu. Pertama, Jenderal Polisi Sutanto yang menjabat di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Kedua, Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan yang kini masih menjabat sejak dipilih menggantikan Letjen TNI (Purn) Sutiyoso pada 2016 lalu. 

“Perdebatan apakah Kepala BIN harus dari TNI atau Polisi merupakan perdebatan yang tak relevan. Sebab sejatinya, pemilihan Kepala BIN adalah hak prerogatif Presiden,” ujar penulis buku Menyingkap Selubung Intelijen Ridlwan Habib dalam acara peluncuran buku di kawasan Menteng, Jakarta (10/5/2024). 

Buku karangan Ridlwan berjudul Menyingkap Selubung Intelijen setebal 300 halaman berisi tentang seluk beluk dunia mata-mata. Mulai dari cara perekrutan, gaji, karir, hingga pendidikan agen intelijen. Tampak hadir dalam acara itu Deputi V Kantor Staf Presiden Prof Dr Rumadi Ahmad, mantan wakil ketua KPK Saut Situmorang, Deputi III Badan Siber dan Sandi Negara Dr Sulistyo dan Kepala Laboratorium 2045 Jaleswari Pramodhawardani. 

Menurut Ridlwan Habib, seorang Kepala BIN bahkan bisa saja dipilih Presiden dari kalangan sipil profesional yang memahami tentang intelijen. 

“Kepala BIN adalah kepanjangan dari mata dan telinga Presiden yang menjadi landasan mengambil pilihan sikap kebijakan,bukan soal latar belakang militer atau sipilnya tapi keahliannya,” ujar Ridlwan yang juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden tersebut. 

Baca Juga

Isu Air Keras dan Perang Informasi, Publik Diminta Waspada Potensi Destabilisasi

Dalam khasanah ilmu intelijen stratejik, dua pemikir intelijen di Amerika Serikat pernah memperdebatkan unsur kedekatan (proximity) antara kepala lembaga intelijen dengan Presiden sebagai pengguna (user). Keduanya adalah guru besar CIA Sherman Kent dan mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert Michael Gates.