Soal Pelaksanaan Redistribusi Tanah, Pj Gubernur Jawa Timur: Capai 73 Persen

Jakarta, tvOnenews.com - Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyebut bahwa pada Pemprov Jatim memiliki target pelaksanaan redistribusi tanah sebanyak 14.129 bidang pada tahun ini dan sampai dengan April 2024 realisasinya mencapai 73,06 persen atau 10.323 bidang.

"Khusus target pelaksanaan PTSL 2024 sebanyak 973.337 bidang dan realisasi sampai April 2024 sebanyak 9.925 bidang atau 1,02 persen," katanya saat menghadiri penyerahan sertifikat tanah elektronik oleh Presiden Joko Widodo di Gor Tawangalun Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (30/4/2024).

Penyerahan sertifikat tanah elektronik kepada 8.633 kepala keluarga (KK) di Banyuwangi turut dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Sekitar 5.000 orang penerima sertifikat tanah digital itu berasal dari 17 desa di Kabupaten Banyuwangi hadir menerima sertipikat tanah elektronik yang secara simbolis diberikan kepada 10 orang penerima.

"Alhamdulillah hari ini ada 10.000 lebih masyarakat Kabupaten Banyuwangi menerima sertifikat tanah elektronik dari Presiden Joko Widodo, ini sangat baik dan saya rasa masyarakat tentu bahagia menerima sertipikat elektronik ini," kata Adhy Karyono.

Dia menyampaikan, Pemprov Jatim sendiri sangat mendukung program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi rakyat yang memang telah diupayakan secara maksimal sejak kepemimpinan Gubernur Khofifah.

"Pemprov Jatim termasuk provinsi yang sangat aktif melakukan upaya untuk percepatan PTSL ini dengan berbagai upaya dan sinergi dengan berbagai pihak terkait, dan sudah dilakukan sejak Ibu Khofifah memimpin," ujar Adhy.

Dia juga menyatakan Pemprov Jatim mengeluarkan surat edaran Gubernur Jawa Timur nomor 593/33896/011.1/2021 tentang permohonan dukungan percepatan PTSL dan mewujudkan peta Jatim lengkap kepada seluruh bupati dan walikota se-Jatim.

"Kami juga membentuk tim gugus tugas reformasi agraria melalui Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/154/KPTS/013/2024 tentang tim gugus tugas reformasi agraria Provinsi Jatim," ucap Adhy.

Dengan diserahkannya sertipikat tanah elektronik kepada masyarakat, dia berharap agar masyarakat menggunakannya dengan baik utamanya untuk hal-hal yang produktif.

"Harapannya sertifikat tanah elektronik ini dijaga dan bisa dimanfaatkan untuk hal-hal produktif atau berusaha sebagaimana yang dipesankan Presiden Jokowi tadi," ujarnya.