Rencana Pemindahan ASN ke IKN akan Dapatkan Fasilitas Ini, TNI dan Polri Juga Ada hingga Realisasi Smart Goverment

"Kemenpan RB sudah menyusun rekomendasi rencana pemindahan ASN ke IKN. Nah untuk lima tahun pertama itu dimulai dengan fase pertama fokusnya menyiapkan miniatur penyelenggaraan pemerintah," beber MenPAN-RB itu.

ASN yang menjalankan pada fase pertama diungkapkan Anas sudah masuk ke dalam kategori prioritas pemindahan pertama.

Di mana pemindahan unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya menjadi fokus pemerintah sebagai efektivitas dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden di IKN.

Pola kerja pada fase pertama ada Flexible Working Arrangement (FWA). Kemudian yang kedua ada penerapan sistem Shared Office dan Shared Services System.

Tetapi pada fase kedua merupakan kategori ASN prioritas kedua yang berasal dari hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 yang akan diselenggarakan sebentar lagi.

Meskipun ada juga yang berasal dari jalur mutasi ASN Pemda di wilayah Kalimantan Timur. Pembagian kantor dan layanan akan dilaksanakan sesuai dengan integrasi di IKN.

Baca Juga

DPR Buka Suara soal Kekosongan Jabatan Kabais TNI, Buntut Kasus Penyiraman Aktivis Andrie Yunus

Untuk fase ketiga sebagai implementasi smart goverment. Namun untuk secara detailnya akan diperkuat pada periode akhir atau sekitar 2029 yang dimulai dari adanya pemindahan ASN pada kategori prioritas ketiga.

Perlu diketahui, pengimplementasian smart goverment juga berlaku di Jakarta, tidak hanya berlangsung di IKN saja.

Apabila fase tersebut sukses, tentunya kelanjutan langkah yang disiapkan pemerintah akan membuat sistem Agile Smart Goverment yang terus diuji sebagai rancangan jangka panjang. (rpi/hap)