Imbas Istri Oknum TNI Ditangkap karena Lapor Suami Selingkuh Viral, Ini Penjelasan Polda Bali

Surat tersebut tertuju kepada tersangka pada Jumat, 5 April 2024 untuk hadir dan diperiksa atau di BAP sebagai tersangka pada Senin, 8 April 2024 pukul 10.00 WITA. 

Kemudian, pada Senin, 8 April 2024 bertempat Ruangan Sat Reskrim Polresta Denpasar dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka AP. 

"Selanjutnya dilakukan penahanan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan seperti melarikan diri atau menghilangkan barang bukti dan atu yang lainnya," imbuhnya.

Kemudian, penahanan tersangka AP dilakukan pada Selasa, 9 April 2024 dan mengingat tersangka membawa anak yang berusia 1,5 tahun masih dalam keadaan menyusui demi pertimbangan kepentingan kemanusiaan.

Penyidik melakukan gelar pengalihan penahanan sesuai Peraturan Kabareskrim (Perkaba) Nomor 1, Tahun 2022 tentang SOP penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta berkoordinasi dengan Kasubdit IV PPA Ditkrimum Polda Bali dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Provinsi Bali.

"Sehingga penyidik berkesimpulan tersangka dapat dialihkan penahanan menjadi tahanan rumah dan ditempatkan pada rumah aman Kementrian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Provinsi Bali yang terletak di Jalan Pemogan, Denpasar Selatan," ujarnya.

Kombes Jansen mengatakan, untuk tersangka AP telah dilakukan penangguhan penahanan berdasarkan permohonan pada 9 april 2024 oleh kuasa hukum dan sebagai jaminan orang tua tersangka, selanjutnya penyidik melakukan penangguhan dan dikeluarkan, Sabtu (13/4/2024), pukul 11.00 WITA.

"Kepolisian juga telah melakukan upaya mediasi hingga dua kali oleh kuasa hukum tersangka utama (berinisial) HSA  yang di jembatani oleh penyidik dengan pelapor atau korban berinisial BA maupun kuasa hukumnya. Namun, korban menolak mediasi, begitu juga tersangka AP dan penyidik juga sudah melakukan upaya mediasi, namun tersangka dan kuasa hukumnya juga menolak mediasi tersebut, sehingga pertemuan antara kedua belah pihak tidak pernah terjadi," jelasnya.

Kombes Jansen menegaskan, tersangka dilakukan proses hukum karena ada laporan dari korban yang merasa dirugikan dan melanggar Undang-undang ITE (UU ITE), karena terbukti viralkan sesuatu informasi yang diduga bohong atau hoaks dan yang masih harus melalui bukti-bukti yang akurat.