Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani alias Srimul menegaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 tidak ditujukan untuk paslon tertentu.

Hal itu disampaikan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 sebagai saksi.

“Penyusunan APBN 2024 dan penetapan menjadi Undang-Undang tidak dipengaruhi oleh siapa–siapa yang akan maju menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden,” tegas Sri saat sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).

Dia menjelaskan penyusunan dan pembahasan RAPBN mulai dibahas sejak 2023 dan selesai dibahas pada 21 September 2023. Kemudian, diundangkan pada 16 Oktober 2023.

Srimul menegaskan tanggal penetapan Undang-Undang APBN 2024 sudah selesai bahkan sebelum penetapan pasangan capres-cawapres pada 13 November 2023.

“Bahkan lebih awal dari batas waktu pendaftaran pasangan calon Presiden-Wakil Presiden yang dijadwalkan terakhir pada tanggal 25 Oktober 2023,” jelas dia.