Pengamat Sebut Masyarakat Tak Boleh Terpecah karena Elite Politik yang Tengah Berkonflik

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Padjajdaran, Kunto Adi Wibowo mengatakan masyarakat tidak boleh terpecah karena elite politik yang sedang berkonflik setelah masa pemilu.

"Harus bisa membedakan mana retorika untuk kepentingan elite, mana retorika yang bertujuan merawat demokrasi. Nah ini yang susah karena secara retorika akan sama saja. Butuh ketajaman dan kedalaman berpikir bagi kita untuk merespons isu elite,” kata Kunto saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (30/3/2024).

Menurut Kunto, perang narasi itu hanya terjadi di tingkat elite politik sehingga hanya menimbulkan konflik antarpartai.

Konflik tersebut, lanjut dia, akan berbahaya jika menimbulkan narasi yang mempengaruhi masyarakat untuk ikut terprovokasi sehingga muncul perpecahan antara pendukung kelompok tertentu.

"Kalau sudah konflik horizontal, itu akan susah untuk meredam atau mendinginkan tensi politiknya," kata Kunto.

Baca Juga

Usai Dilantik Jadi Kepala KSP, Dudung Akan Buka Aduan Warga 24 Jam: Saya Sebagai Penghubung Antara Masyarakat dengan Pemerintah

Dia melanjutkan, banyak kemungkinan buruk yang bisa terjadi ketika konflik telah tercipta di masyarakat. 

Salah satunya pengerahan massa dalam jumlah besar untuk melakukan aksi anarkis dan intimidatif.

Hingga saat ini, Kunto melihat belum terlihat adanya perpecahan konflik di masyarakat yang tercipta oleh narasi elit politik. 

Dia berharap kondisi kondusif itu tetap terjaga selama proses sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) berlangsung.

"Saya harap tetap kondusif terus suasananya. Walaupun ada gesekan dan dinamika di elite yang tensinya meninggi,” ujar dia.

MK saat ini menggelar sidang perdana penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 dengan perkara yang dimohonkan Paslon nomor urut 01 Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Anies mengatakan, Pemilu 2024 tidak berjalan secara bebas, jujur, dan adil.

Kuasa hukum pemohon Bambang Widjojanto menyampaikan pokok-pokok permohonan. Pemohon mendalilkan hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (96.214.691 atau 58,6 persen) diperoleh dengan cara yang melanggar asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu bebas, jujur, dan adil secara serius melalui mesin kekuasaan serta pelanggaran prosedur.