Dalam RUU DKJ, Kawasan Aglomerasi Dipimpin Wakil Presiden Anies Singgung Kerumitan Baru

Jakarta, tvOnenews.com - Dalam Rancangan Undang-Undang atau RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), kawasan Aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi atau Jabodetabek, akan dipimpin oleh Wakil Presiden. 

Hal itu dimaksudkan untuk efektivitas pembangunan daerah aglomerasi tersebut. 

Menanggapi hal itu, mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga capres nomor urut 1 di Pilpres 2024 berkomentar.

Menurut Anies, dengan adanya hal itu justru akan menimbulkan kerumitan yang baru bagi Jakarta. 

Baginya, kerja sama bisa saja dilakukan oleh antar pimpinan daerah tersebut. 

"Ya kalau dari pengalaman kita di Jakarta sebenarnya kerja sama antar daerah itu bisa terjadi dengan baik," ujar Anies kepada wartawan, dikutip Kamis (14/3/2024).

Baca Juga

Wacana Larangan Memajang Produk Rokok di Jakarta, APKLI Desak Pramono Anung Pikirkan Nasib Pedagang

Menurutnya, Jakarta itu perlu melakukan pelonggaran terutama dalam hal pembangunan. 

Ia mencontohkan peristiwa banjir yang kerap terjadi di Jakarta. 

Menurutnya, mengatasi banjir di Jakarta tetapi pembangunannya di lakukan di luar Jakarta. 

"Sebagai contoh, ketika kita menerima air dari kawasan selatan, hujannya di kawasan selatan, airnya masuk ke Jakarta. Di situ maka perlu dibangun waduk-waduk di luar Jakarta agar air itu bisa di kendalikan volume masuknya ke dalam Jakarta," kata Anies. 

Pasalnya, pembangunan waduk di Jakarta sangat dibutuhkan karena untuk menampung air yang masuk ketika hujan datang dan tengah melanda kawasan Jakarta. 

Dia juga menyinggung pembangunan Transjakarta. Dimana penyediaan layanan transportasi massa tersebut adalah Jakarta. 

Tetapi itu berguna untuk menampung warga di luar Jakarta yang hendak beraktivitas di kawasan Jakarta. 

"Jadi sebenarnya menurut saya pada fase ini jauh lebih mudah untuk memberikan ruang bagi pemerintah Jakarta, untuk melakukan kegiatan di luar wilayah Jakarta," kata Anies. 

Menurut Anies justru perihal seperti itu yang sudah memang harus diterapkan di kawasan DKI Jakarta. 

Lantas, itu tidak akan membikin sebuah kerumitan yang baru dalam wilayah Jakarta. 

"Pada aspek itu sehingga tidak menimbulkan kerumitan baru, kadang-kadang kita membuat lembaga baru tapi lembaga baru ini belum tentu menyelesaikan masalah yang sesungguhnya ada," ucapnya. 

"Jadi kalau saya usul sebaiknya prosesnya lebih button up, kumpulkan yang selama ini mengelola Jakarta dan sekitarnya, tanyakan apa yang menjadi kebutuhannya," imbuh Anies.