Media Asing Soroti Satu Kahkonen, Wakil Bank Dunia yang Komentari Program Makan Siang Gratis Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com - Media asing, Business Times menyoroti kegaduhan yang disebabkan oleh wakil Bank Dunia, Satu Kahkonen karena mengkritik salah satu program yang capres-cawapres Prabowo-Gibran. 

Pejabat senior Bank Dunia di Indonesia itu telah memicu reaksi keras karena menentang program Prabowo Subianto, yang memberikan makan siang dan susu gratis kepada semua anak sekolah.

Meskipun kinerja perekonomiannya solid baru-baru ini, Indonesia terus menghadapi tantangan malnutrisi dan stunting yang terus-menerus terjadi di kalangan generasi mudanya. 

Faktanya, 21 persen anak di bawah 18 tahun menderita stunting, menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Center for Policy Studies.

Hal ini berdampak langsung pada pengembangan sumber daya manusia di Indonesia yang sangat penting bagi negara berpenduduk 277 juta jiwa ini untuk mencapai status berpenghasilan tinggi.

Hal tersebut karena upaya pendidikan terhambat dan pendapatan jangka panjang menjadi tertekan. 

Usulan tersebut terbukti sangat populer. Pasangan Prabowo-Gibran sejauh ini telah mengantongi 58,82 persen suara di pemilu 14 Februari lalu. 

Popularitas mereka ikut menjelaskan bagaimana kritik keras terhadap komentar Kahkonen yang dilontarkan para 'netizen' di media sosial Indonesia.

IBTimes, menyatakan dalam artikelnya, Selasa (5/3/2024) bahwa, "Kahkonen melampaui batas dalam kritiknya terhadap usulan Prabowo. Bank Dunia yang seharusnya merupakan lembaga netral justru memunculkan pernyataan yang dianggap bermuatan politik."

Bagi Kahkonen, penerapan makan siang gratis akan memakan biaya yang sangat besar meskipun ada kebutuhan mendesak untuk mencegah generasi muda Indonesia kekurangan nutrisi penting. 

Ia berpendapat bahwa penerapannya akan membuat defisit fiskal Indonesia menjadi lebih dari 3 persen.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan juga memberikan peringatan serupa mengenai defisit. 

Mulyani adalah perwakilan paling terkenal dari sayap politik neoliberal di Indonesia, yang menentang investasi publik dan mendukung peran sektor swasta internasional.

Pendekatan ini, meskipun disukai oleh lembaga-lembaga internasional, namun tidak populer di Indonesia.

Jajak pendapat menunjukkan bahwa para pemilih mendukung intervensi negara dan proteksionisme untuk meningkatkan standar hidup dan melindungi kelompok paling rentan di negara yang tingkat kemiskinannya masih tinggi yaitu sebesar 9 persen, meskipun berada dalam tren menurun.