Dugaan Penggelembungan Suara PSI, PKB Minta Bawaslu dan KPU Ambil Sikap

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda angkat bicara terkait dugaan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Pemilu 2024.

Huda berharap jangan sampai ada partai politik termasuk PSI yang memanipulasi suara di Pemilu 2024.

Dia pun meminta Bawaslu RI turun tangan mengambil sikap tegas terkait dugaan penggelembungan suara PSI.

“Kalau ada indikasi lonjakan suara dan seterusnya, kita minta Bawaslu mengambil sikap tegas melakukan mitigasi terkait dengan lonjakan suara ini,” kata Huda di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2024).

(Arsip Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. dok. ANTARA)

“Termasuk diindikasikan ada partai tertentu dapet suara tiba-tiba naik jadi 102. Apakah ada, ada faktanya di lapangan ada terjadi, karena itu kita minta Bawaslu untuk memgambil sikap tegas,” tambahnya.

Baca Juga

Rugikan Negara Rp 11,8 Miliar Kasus Dana Hibah, Ketua KPU Prabumulih Dituntut 10 Tahun Penjara 

Menurutnya, Bawaslu harus langsung mengeksekusi di daerah masing-masing jika ada temuan penggelembungan suara, tidak perlu dibawa ke tingkat pleno provinsi hingga tingkat pusat.

Selain itu, Ketua Komisi X DPR itu juga meminta KPU RI tidak tergesa-gesa dan menghindari opsi untuk membuka kotak suara di daerah, yang terindikasi adanya penggelembungan suara.

“Nah yang kita minta itu. Jangan sampai karena ingin cepat, enggak mau capek, KPU-nya lalu ketok palu di daerah cepat-cepatan,” jelas Huda.

Di sisi lain, Huda menuturkan PKB belum mempertimbangkan terkait dugaan penggelembungan suara itu akan menjadi materi hak angket.

“Saya belum ngomong soal substansi. Yang penting besok atau pada sidangnya kapan. Karena sidang paripurna itu kan bisa dibikin setiap saat. Bisa dua hari setelah besok, bisa sehari setelah besok, kita tunggu itu dulu, baru substansinya kita bahas,” pungkasnya. (saa/iwh)