Pengamat Sebut Hak Angket hanya Membuktikan DPR Bekerja untuk Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat politik Universitas Andalas Padang Asrinaldi menyebut hak angket merupakan salah satu wujud anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bekerja untuk rakyat.

"Ya hak angket ini membangun kepercayaan barulah bahwa sebenarnya DPR menyuarakan aspirasinya masyarakat," kata Asrinaldi, Selasa (27/2/2024).

Menurut Asrinaldi, upaya hak angket muncul dari banyaknya keresahan masyarakat soal kebijakan yang harus disampaikan kepada pihak pemerintah, dalam hal ini eksekutif.

Keresahan itu dilihat oleh DPR, kemudian disuarakan kepada pemerintah melalui beberapa jalur, salah satu jalan yang bisa digunakan adalah hak angket.

"Dengan adanya hak angket, pemerintah merasa diawasi dalam penyelenggaraan pemerintah oleh DPR. Kedua, ini membuktikan kepada masyarakat bahwa DPR bekerja dan bukan bagian dari pemerintah," kata dia.

Baca Juga

Ancaman Badai PHK Menguat, DPR Desak Pemerintah Siapkan Deteksi Dini

Dalam hal ini, isu hak angket yang sedang bergulir di DPR adalah tentang dugaan kecurangan Pemilihan Umum 2024.

Menurut Asrinaldi, apa pun hasil yang keluar dari hak angket tidak akan mengubah hasil dari pemilu.

Namun demikian, hasil hak angket bisa dipakai sebagai pandangan legislatif kepada kinerja pemerintah.

Hasil hitung sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengantongi perolehan suara 58,84 persen.

Di posisi dua ada pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara sebanyak 24,46 persen dan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md dengan perolehan suara 16,7 persen di posisi terakhir.

Hasil hitung sementara itu dikutip dari situs resmi KPU https://pemilu2024.kpu.go.id/ pada Selasa pukul 13.34 WIB.

Peserta Pemilu 2024 terdiri atas 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.