Partai Demokrat Tegas Tak Dukung Hak Angket DPR RI Terkait Pemilu 2024, AHY : Tak Ada Urgensi

Jakarta, tvOnenews.com - Partai Demokrat secara tegas menolak rencana hak angket DPR RI yang digaungkan kubu Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin dalam upaya pengusutan dugaan kecurana Pemilu 2024. 

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan alasan partainyaenolak tegas realisasi hak angket DPR RI terkait Pemilu 2024 itu. 

Menurutnya tak ada urgensi untuk mengambil langkah hak angket DPR RI dalam perhelatan Pemilu khususnya Pilpres yang tengah memasuki masa rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU RI. 

"Saya tidak melihat ada urgensi ke sana, bukan hanya Demokrat saat ini adalah bagian dari pemerintahan. Tetapi juga saya melihat bahwa walaupun sekarang kita menghormati, penghitungan masih berlangsung, saya bagaimanapun kita menunggu secara formal dan resmi oleh KPU," kata AHY kepada awak media, Jakarta, Sabtu (24/2/2024). 

Tak hanya itu, AHY menilai hak angket tak dapat banyak merubah hasil Pilpres 2024 yang saat ini mengungguli Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran. 

Pasalnya, kata AHY, hasil penghitungan sementara versi KPU RI memperlihatkan selisih suara yang jauh antara Prabowo-Gibran dengan dua paslon pesaingnya yakni Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. 

"Sementara terkait Pilpres ini sudah menempatkan pasangan 02 Prabowo-Gibran sebagai kandidat yang unggul, dan marginnya besar. Ini tidak bisa, saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh di situ, karena memang jaraknya jauh," kata AHY.

"Tetapi saya juga sebagai Demokrat menghormati Siapapun di negeri kita, parpol manapun, tokoh manapun yang ingin menggunakan hak konstitusionalnya, silakan," sambungnya. 

Sebelumnya, kubu Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar - Mahfud berencana mengajukan hak angket ke DPR RI dalam upaya pengusutan dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang melibatkan Jokowi. 

Bahkan, Ganjar turut mengajak partai politik koalisi Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies-Muhaimin ikut andil dalam mengajukan hak angket ke DPR RI. 

Sebab, kata Ganjar, kubunya tak dapat sendirian dalam mengajukan hak angket ke DPR RI dalam upaya pengusutan dugaan kecurangan perhelatan Pemilu 2024. 

Eks Gubernur Jawa Tengah ini pun mengaku kubunya akan membuka komunikasi ke koalisi Anies-Muhaimin dalam upaya merealisasikan hak angket tersebut. 

"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," ungkap Ganjar di Jakarta, Senin (19/2/2024). (raa)