Margono Djojohadikoesoemo, Kakek Prabowo Sang Pionir Bank Negara Indonesia

Soekarno-Hatta kemudian memberikan mandat kepada Margono Djojohadikoesoemo untuk membuat dan mengerjakan persiapan pembentukan Bank Sentral (Bank Sirkulasi) Negara Indonesia pada tanggal 16 September 1945.

Merujuk data pada artikel bertajuk "Upaya Membentuk Perbankan Nasional Peran Bank BNI Pada Tahun 1950an", karya Widigdo Sukarman, disebutkan bahwa pada tanggal 19 September 1945, sidang Dewan Menteri Republik Indonesia memutuskan untuk membentuk sebuah bank milik negara yang berfungsi sebagai "Bank Sirkulasi".

Akhirnya pada 15 Juli 1946, terbitlan Perppu nomor 2 tahun 1946 tentang pendirian Bank Negara Indonesia, dan penunjukan R.M. Margono Djojohadikusomo sebagai Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI).

Adapun, berdasarkan catatan BNI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 dan menjadi bank pertama milik negara yang lahir setelah kemerdekaan Indonesia. 

BNI sempat berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden No. 2/1946 tanggal 5 Juli 1946, sebelum akhirnya beroperasi sebagai bank komersial sejak tahun 1955. 

Sebulan setelah BNI hadir sebagai anak kandung bangsa, Wakil Presiden RI Mohammad Hatta meresmikan pembukaan kantor Bank Negara Indonesia di gedung De Javasche Bank, Yogyakarta, pada 17 Agustus 1946.

Baca Juga

Pemerintah Fokus Jamin Masa Depan Atlet NPC, Menpora Erick Thohir Siapkan Literasi Keuangan

Saat itu, BNI dibentuk untuk mendukung kelancaran pemerintahan dalam bidang keuangan & perekonomian masyarakat mengikuti hijrahnya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta.

Saat itu, suasana dalam kondisi genting karena ada keinginan kembalinya Hindia Belanda menguasai kembali RI. 

Sehingga tak heran, apabila melansir dari catatan buku Prabowo Subianto: Sang Pemersatu Bangsa (2023), di sana disebutkan  bahwa sejak masih anak-anak Prabowo kerap menyaksikan kakek dan ayahnya berdebat soal ekonomi dunia termasuk bagaimana membangun Indonesia yang berbasis kerakyatan. (ito)