Sebut Bisa Kena Azab, TPN Ganjar-Mahfud Peringatkan KPU dan Bawaslu soal Sirekap Bermasalah: Jangan Dimain-mainkan

Jakarta, tvOnenews.com - Terkait Sirekap yang kerap bermasalah, Ketua Tim Penjadwalan TPN Ganjar-Mahfud, Aria Bima memberikan peringatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ia meminta agar KPU dan Bawaslu tidak mempermainkan suara rakyat di Pemilu 2024.

Bahka Aria Bima menyebut KPU dan Bawaslu bisa terkena azab bila bertindak curang dan mempermainkan rakyat.

 Hal itu disampaikan Aria menanggapi berbagai kejanggalan pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik KPU.

"Untuk rekap, saya sekali lagi pakai ilmu wong Jowo yang main-main dengan suara rakyat, suara di TPS, itu bisa kena azab."

"Yang main-main dengan suara rakyat tidak hanya menyalahi hukum, tapi juga dosa, vox populi vox dei," kata Aria menanggapi berbagai kejanggalan Sirekap milik KPU di Media Center Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, pada Jumat (16/2/2024).

Tak hanya satu kejanggalan, politisi PDIP itu mengatakan ada banyak yang membuat masyarakat bingung dengan Sirekap.

"Secara fisik ada yang mati. Karena ini urusan tidak hanya urusan duniawi, tapi juga urusan hak yang diberikan Tuhan. Jangan dimain-mainkan," tegasnya.

Menurutnya ada dua opsi untuk menanggapi soal Sirekap tersebut. Airia menyebut terdapat indikasi kecurangan dalam Sirekap.

"Ada dua persepsi, apakah perlu ditampilkan seperti QC itu rekapnya atau dihentikan dulu, supaya tidak mengacaukan situasi penghitungan secara bertahap," ungkapnya.

"Tapi selalu muncul di media sosial tentang segala kecurangan yang ada. Ini yang perlu saya sampaikan, untuk hal-hal yang terkait dengan rekap manual penghitungan berjenjang saat ini. Saksi-saksi banyak usulan untuk tidak menandatangani karena banyak kecurangan-kecurangan yang ada tidak dalam proses penghitungan di TPS," jelas Aria Bima.

Diberitakan sebelumnya, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengungkap pihaknya sudah melapor ke KPU RI dan Bawaslu RI atas dugaan kecurangan di Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap), sebagai alat bantu penghitungan suara Pemilu 2024.

Pihaknya mendesak Bawaslu untuk segera melakukan investigasi terhadap indikasi kecurangan di Sirekap tersebut.