Dugaan Kecurangan Perhelatan Pilpres 2024, Relawan Prabowo-Gibran Minta Buktikan di PHPU

Jakarta, tvOnenews.com - Santer kabar yang bermunculan adanya dugaan kecurangan yang terjadi pada perhelatan Pilpres 2024 usai hasil rekapitulasi sementara versi KPU RI dan sejumlah quick count lembaga survei merilis keunggulan kubu Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran. 

Sekjen Relawan Nasional TPS Prabowo-Gibran, Muflizar meminta setiap pihak untuk dapat menunggu hasil pengumuman KPU RI terkait hasil pemungutan suara Pilpres 2024. 

Menurutnya selama proses tersebut sedang terlaksana, setiap unsur tak perlu melontarkan pernyataan yang dapat menyulut masyarakat hingga membuat suatu gerakan yang mengancam keamanan. 

"Sudahlah proses Pilpres ini kan sudah berlangsung 1 tahun lalu. Jadi ya hasilnya terlalu dominan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini ya sudah selesaikan saja tinggal dibangun komunikasi yang baik," katanya saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2024).

Mantan Komisioner KPUD DKI Jakarta ini menuturkan sebaiknya dugaan kecurangan perolehan suara dapat dibuktikan usai pengumuman dilakukan KPU RI. 

Nantinya, kata Muflizar, setiap pihak yang merasa dirugikan dengan hasil pengumuman KPU RI dapat melakukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). 

Baca Juga

TNI Perkuat Reformasi Internal, Kapuspen: Tak Ada Toleransi bagi Prajurit Pelanggar Hukum

"Saya kira tuduhan-tuduhan ini harus bisa dibuktikan ya kalau tuduhan bahwa Pemilu curang ada suara-suara yang hilang saya kira itu harus diselesaikan lewat mekanisme yang berlaku di perselisihan hasil suara nanti di mahkamah konstitusi buktikan kalau memang ada suara yang hilang," ungkapnya. 

Di sisi lain, Muflizar turut menyorot hasil hitung cepat atau quick count yang merilis kemanangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran dalam satu putaran perhelatan Pilpres 2024. 

Menurutnya hasil hitung cepat itu tak akan banyak merubah rekapitulasi penghitungan suara pemenang Pilpres 2024 oleh KPU RI. 

"Jadi dari sisi itu saya kira kita kasih kredit kepada KPU bahwa kemudian ini bagian dari Pemilu dalam melayani masyarakat, pungkasnya. (raa)