Dirty Vote, Bivitri Susanti Soroti Fakta Keberpihakan Presiden Jokowi ke Salah Satu Capres, Beberkan Hal Mencengangkan ..

Jakarta, tvOnenews.com - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti dalam film dokumenter Dirty Vote mengungkap fakta-fakta keberpihakan Presiden Jokowi ke salah satu Capres (Calon Presiden) di Pemilu 2024, Senin (12/2/2024).

Film dokumenter 'Dirty Vote' menguak beberapa fakta kecurangan Pemilu 2024 yang dijelaskan secara rinci menggunakan data oleh tiga pakar hukum tata negara.

Tiga pakar hukum tata negara itu di antaranya Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.


_{Tangkapan Layar - Dokumenter Dirty Vote. (twitter (X)}

1. Bivitri Susanti: Dosen STH Jentera, Harvard Kennedy fellow. 

2. Zaenal Arifin Mochtar: Dosen UGM, Direktur PUKAT UGM.

3. Feri Amsari: Dosen Unand, Direktur PUSAKO Unand. 

Baca Juga

Partai Ummat Dorong Penguatan Iklim Demokrasi, Minta Kepastian Pengesahan Kepengurusan dari Kementerian Hukum

Ketiganya menjelaskan secara detail bagaimana instrumen negara telah digunakan untuk tujuan memenangkan pasangan calon Prabowo Gibran dalam Pemilu 2024.

Film dokumenter yang mulai ditayangkan pada hari Minggu (11/2/2024) telah ditonton sebanyak lebih dari 3 juta kali.

"Ketiganya mengungkap berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi," begitulah keterangan resmi terkait peluncuran dokumenter tersebut, Minggu (11/2/2024). 

"Penggunaan infrastruktur kekuasaan yang kuat, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang demi mempertahankan status quo. Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara," lanjut dari keterangan resmi film tersebut. 

Bivitri Susanti menjelaskan, Dirty Vote merupakan sebuah film dan rekaman sejarah betapa rusaknya demokrasi yang sudah terjadi di Indonesia.

Menurutnya bahwa Dirty Vote bercerita tentang dua hal, pertama tentang demokrasi yang tidak bisa dimaknai sebatas terlaksananya Pemilu.

"Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi," ungkapnya. 


_{Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti.}

Kemudian, kedua menceritakan soal kekuasaan yang disalahgunakan, karena nepotisme yang haram hukumnya dalam negara hukum yang demokratis.  

Maka dari itu, ia tegaskan, pentingnya sikap publik dalam merespons praktik kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Soroti keberpihakan Presiden Jokowi ke salah satu Capres

Dalam pemaparannya, Bivitri Susanti menilai bahwa Presiden Jokowi secara terang-terangan berpihak ke salah satu Capres.