Luhut Sebut Gerakan Kampus Kritik Jokowi Sudah Dipolitisasi, Mahfud: Itu Gerakan Moral yang Murni

Jakarta, tvOnenews.com - Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD angkat bicara terkait munculnya gerakan akademisi dari berbagai universitas yang mengkritik manuver Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, gerakan tersebut datang bukan karena adanga politisasi dari pihak tertentu. Namun, hal tersebut murni datang sebagai gerakan moral.

Pendapat itu menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut gerakan kampus yang mengkritik Jokowi sudah dipolitisasi.

“Itu pendapat Pak Luhut. Kalau saya menganggap itu gerakan moral yang murni, kan boleh dong berbeda pendapat dengan Pak Luhut?” kata Mahfud di Jakarta, dikutip Kamis (8/2/2024).

Eks Menko Polhukam itu mengatakan bahwa sikap akademisi itu murni bagian dari gerakan moral karena universitas bersikap netral di Pillres 2024.

“Saya menganggap itu gerakan moral murni dan tidak ada politisasinya karena mereka itu tidak memihak paslon manapun,” jelas Mahfud.

Sebelumnya, Luhut menuding gerakan dari berbagai universitas yang mengkritik pemerintahan Jokowi itu bagian dari politisasi. Politikus Partai Golkar itu menilai kritikan tersebut tidak bisa dilakukan menjelang hari pencoblosan Pemilu 2024.

"Ya, apa perlu zaman sekarang ini, itu kan politisasi tuh, politisasi," ujar Luhut beberapa waktu lalu.

"Lah, zaman lagi orang kampanye begini sudah sedekat penusukan [pencoblosan Pemilu 2024] masih kasih statement-statement begitu. Menurut saya hemat saya enggak pas," sambung dia.

Luhut mengaku sudah meminta bertemu kepada para guru besar yang membuat pernyataan kritik itu. Dia mengatakan mereka seharusnya tidak membuat kontroversi menjelang 14 Februari 2024.

"Saya mau ngajak, mau bilang profesor-profesor itu, kalau guru besar itu harus membuat ketenangan, bukan membuat kontroversi yang dia tidak lengkapi informasinya membuat cerita-cerita macam-macam. Itu enggak bagus buat dia sebagai profesor dan sebagai institusi pendidikan. Enggak bisa," pungkasnya. (saa/ree)