Bahlil Sebut Kampus yang Kritik Jokowi sudah Skenario: Saya Mantan Ketua BEM Ngerti Betul Barang Ini

tvOnenews.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang juga Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran angkat bicara soal banyaknya kampus atau perguruan tinggi yang mengkritik Jokowi.

Menurut Bahlil kritik yang secara massif disampaikan para guru besar di berbagai perguruan tinggi itu sudah menjadi skenario yang disiapkan pihak-pihak tertentu.

"Ini skenario, kita sudah paham sebagai mantan aktivis," ungkap Bahlil saat ditemui awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2/2024). 

(Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Foto: tvOnenews.com/Syifa Aulia)

Lebih lanjut, Bahlil sebagai mantan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mengerti betul fenomena gelombang protes yang dibuat para sivitas akademika itu. 

"Kita tahu lah, ini penciuman saya sebagai mantan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ngerti betul barang ini,” kata Bahlil. 

“Terkecuali aku ini mahasiswa dulu kutu buku. Kita ini besar di jalan, gimana kita nggak paham gini-ginian," imbuhnya.

Kendati demikian, Bahlil tetap menghargai pesan yang disampaikan para pendidik itu. Hanya saja menurutnya, ada sejumlah oknum akademisi yang mengacungkan jari yang identik dengan paslon tertentu.

Selain itu ada juga salah seorang ketua umum partai politik yang ikut hadir. 

"Kok ada yang mengangkat jari dengan nomor tertentu? Kok ada salah satu ketua partai di situ? Yang bener aja bos,” ujar Bahlil. 

“Jadi maksud saya ya buatnya itu yang enak lah. Tapi Pak Jokowi enggak apa-apa. Santai santai saja," imbuhnya.

(Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Foto: tvOnenews.com/Aldi Herlanda)

Pernyataan sikap dari para akademisi ini diawali kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tanggal 31 Januari 2024. Menyusul kemudian Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), dan sejumlah kampus lainnya. 

Terbaru sivitas akademika Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta juga ikut menyampaikan kritik kepada pemerintahan Jokowi.

Terkait hal itu, Presiden Jokowi enggan banyak berkomentar. Menurutnya sikap seperti itu adalah bagian dari demokrasi. 

"Ya itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara, berpendapat. Silakan," kata Jokowi pada Jumat (2/2/2024) di Jakarta.