Pengamat Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Tak Otoriter di Pilpres 2024, Begini Alasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Pusat Riset EkoPol Indonesia, Hendrawan Saragi mengingatkan masyarakat harus jernih dalam menentukan pilihan untuk Pilpres 2024.

Menurut dia, pemimpin ke depan berpengaruh pada kebebasan masyarakat, sehingga mesti menjunjung kebebasan. 

"Kekuasaaan politik mestilah untuk menjamin hak-hak kebebasan masyarakat dan menolak kekerasan terhadap hak-hak tersebut," tutur Hendrawan, Selasa (30/1/2024).

Dia menjelaskan, tujuan dari kekuasaan politik adalah menciptakan masyarakat yang makmur. 

Oleh karena itu, Hendra menegaskan, masyarakat harus menggunakan rasionalitas demi terpenuhinya hak kebebasan.

Pertama, kata dia, yang bisa menjadi acuan adalah jangan memilih pemimpin yang dinilai bisa membawa Indonesia ke arah otoritarian.

Baca Juga

Presiden PKS Tiba-tiba Temui AHY di Markas Demokrat, Bahas Soal Ini

"Pemimpin yang dipilih haruslah yang bukan otoriter. Ini adalah ciri yang pertama. Mereka yang otoriter akan tega melakukan apa saja untuk mencapai kekuasaan. Pemimpin seperti ini dicirikan kerap kali menciptakan intimidasi, merendahkan, dan ‘mengaum’ pada kesalahan walaupun kesalahan tersebut sangat kecil," tuturnya.

Hendra menyebut bahwa pemimpin otoriter biasanya haus pujian atas keberhasilannya dan akan mengalihkan tanggungjawab kegagalannya kepada hal lain selain dirinya.

Menurutnya, perluasan kekuasaan pemerintah secara dramatis, ego politik yang liar dan didorong untuk meningkatkan kekuasaan otoriter tidak boleh dibiarkan, karena bisa menyengsarakan masyarakat.

Ciri kedua, lanjut dia, yang bisa dipilih adalah pemimpin jujur. Masyarakat bisa melihat kejujuran dari konsistensi antara perkataan dan perbuatan di masa sebelumnya.

"Pemimpin yang ketika awal pemilu mencalonkan dirinya dan mengatakan dirinya sebagai pemersatu, namun ketika sudah menjabat masih tetap melanjutkan perilaku sebagai politisi yang mewakili kepentingannya, berbuat menindas lawan yang tidak sependapat dengannya, hanya berfokus pada memperoleh kekuasaan bukanlah orang yang jujur," terangnya.

"Di dalam kejujuran ada kebaikan, konsistensi, dan integritas moral," sambungnya.

Maka dari itu, dia menegaskan bahwa masyarakat harus ikut ambil peran memajukan Indonesia lewat penggunaan hak pilih pada 14 Februari 2024 nanti.

Masyarakat, kata dia, perlu melakukan sesuatu untuk kebaikan, tidak pernah menyerah untuk mendapatkan kebebasan dan kemakmuran dengan cara memilih pemimpin yang jujur dan tidak otoriter.(rpi/lpk)