Polemik Ucapan Jokowi Belum Usai soal Presiden Boleh Kampanye, TPN Sorot Etika Pemimpin

Selain itu, dia menyatakan, netralitas presiden adalah sesuatu yang prinsipil, mengingat posisi presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI, membawahi Polri dan BIN (Badan Intelijen Negara). 

Ammar mengkhawatirkan bila tidak netral, presiden bisa memanfaatkan aparat lembaga negara yang sesuai undang-undang, diperkenankan menggunakan alat kekerasan. 

"Ini seolah-olah menjadi pembenaran bila aparat mendukung paslon tertentu dan negara menjadi permisif bila ada aparat melakukan tindak kekerasan terhadap warga yang sedang arak-arakan saat kampanye massal. Kenyataan ini menjadi keprihatinan kita semua, atas realitas yang benar-benar tidak adil," tegasnya. 

Ammar juga menyoroti dampak kampanye presiden di tingkat daerah, yang mana pejabat daerah dapat terlibat dalam memengaruhi opini publik terhadap paslon tertentu.

Dia menuturkan perlunya pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap perilaku pejabat publik dalam proses politik.

Sebab, menurutnya, hal itu untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran etika yang merugikan demokrasi.

"Niat presiden untuk kampanye akan berdampak di daerah, seperti di provinsi, kabupaten dan kota. Menjadi keprihatinan kita bersama, ketika pejabat daerah mengajak publik memilih paslon tertentu, yang sudah sering terjadi, terlebih di pelosok luar Jawa, ketika gerakan masyarakat sipil belum sekuat di Jawa," kata dia.