Istana Bantah Telah Terima Surat Pengunduran Diri Mahfud MD dari Kabinet Jokowi

Jakarta, tvOnenews.com - Istana Kepresidenan membantah telah menerima surat pengunduran diri Mahfud MD dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Hal ini menanggapi isu soal Mahfud MD bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana untuk mengajukan surat pengunduran dirinya dari Kabinet Indonesia Maju.

Menteri Sekretariat Negara, Pratikno, menegaskan pihaknya sampai saat ini belum menerima surat dati Mahfud.

"Sampai saat ini, kami belum menerima surat pengunduran diri Prof Mahfud MD sebagai Menko Polhukam,” ujar Pratikno, Jumat (26/1/2024).

Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyarankan cawapresnya Mahfud MD mundur dari jabatan Menko Polhukam.

Baca Juga

Diajak Gubernur Dedi Mulyadi, Begini Kata Menko PMK dan Menpar soal Revitalisasi Pendidikan Vokasi di Jabar

Hal ini untuk menghindari adanya konflik kepentingan lantaran Mahfud sedang mengikuti ajang Pilpres 2024. Ganjar mengungkap terkait hal ini juga sudah didiskusikan dengan Mahfud.

“Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal-soal ini, agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturannya mau dibuat lebih bagus,” kata Ganjar di Sidorejo, Jateng, Selasa (23/1/2024).

Dia mengatakan saran mundur dari jabatan pemerintahan itu juga berlaku kepada capres-cawapres lain. Seperti Muhaimin Iskandar yang masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR.

Kemudian, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Gibran Rakabuming Raka yang masih aktif menjadi Wali Kota Solo. 

“Pasti rakyat akan lebih senang karena tidak ada yang mengklaim apakah bansosnya ini milik kementerian, apakah berasnya itu milik kementerian, kan enggak bisa lagi, semua orang akan merasa fair,” jelasnya.

Eks Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan usulan mundur ini dia sampaikan karena ada pihak-pihak yang menggunakan fasilitas negara ketika kampanye.

“Dengan beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi [negara], alasannya kunjungan-kunjungan kerja, tapi di sana kampanye, kan rakyat bisa melihat,” jelas Ganjar.

“Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur lah. Berubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud,” pungkas Ganjar. (saa/muu)