Polemik Pernyataan Presiden Tak Harus Netral pada Pilpres 2024, TKN Prabowo-Gibran Ungkap Satu Kesalahan Jokowi

Jakarta, tvOnenews.com - Pernyataan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) terkait presiden tak harus bersikap netral pada perhelatan Pilpres 2024 terus menuai polemik di kalangan masyarakat. 

TKN Prabowo-Gibran turut serta menyoroti pernyataan presiden tak harus netral pada perhelatan Pilpres 2024 yang disampaikan Jokowi beberapa waktu lalu. 

Wakil Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengatakan terdapat satu kesalahan dari Jokowi terkait pernyataannya tersebut. 

Baca Juga

Kunjungan Presiden Prabowo ke AS Bawa Nilai Strategis bagi Indonesia

Menurutnya kesalahan itu berupa kejujuran dari Jokowi sebagai pribadi yang menampilkan sikapnya di depan umum bukan sebagai sosok Presiden RI. 

"Mungkin satu kesalahan Pak Jokowi dia jujur mengatakan kalau dia individu yang punya rasa, karsa, dan punya asa. Punya rasa, kehendak, dan harapan. Sebagai individu boleh dong, jadi menurut saya Pak Jokowi berbicara sebagai manusia pada umumnya, sebagai warga negara pada umumnya, sebatas Presiden tidak mencabut haknya sebagai individu saya kira itu," kata Budiman saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2024). 

Budiman menuturkan sudah semestinya setiap individu mencurahkan rasa dukungannya tak terkecuali bagi Jokowi. 

Ditambah, Jokowi merupakan sosok manusia politik yang tak lepas akan pemerhatinya dalam kontestasi Pilpres 2024 ini. 

"Joko Widodo adalah seorang makhluk politik, Joko widodo seorang manusia politik tentu saja Pak Jokowi berbicara sebagai seorang individual politik ya, bukan sebagai kepala negara tapi sebagai individu," katanya. 

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa seorang Kepala Negara boleh berkampanye ataupun memihak untuk memberikan dukungan politik pada perhelatan Pilpres 2024 ini. 

Hal tersebut menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan Capres-Cawapres perhelatan Pilpres 2024. 

"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024). 

Jokowi mengatakan meskipun Kepala Negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik. 

"Boleh pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi. (raa)