Heboh Ucapan Jokowi soal Presiden Bisa Ikut Kampanye, TPN Ganjar-Mahfud: Catatan Buruk!

Jakarta, tvOnenews.com - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis merespons dugaan Presiden Jokowi tidak netral seusai menyebut presiden bisa ikut kampanye.

Dia menuturkan hal tersebut terjadi ketika Presiden Jokowi bersama Menhan Prabowo Subianto menerima Pesawat Super Hercules di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024) lalu.

Menurut Todung, peristiwa tersebut menunjukkan secara jelas keberpihakan presiden dalam kontestasi politik.

"Hal yang benar-benar sebuah catatan buruk dalam kehidupan kita berbangsa bernegara," kata Todung di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Dia menyinggung Presiden Jokowi yang sebelumnya menyatakan netral pada Pilpres 2024 dengan menundang seluruh Capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo makan siang bersama.

Namun, dia mengaku ucapan itu kini tidak berarti apa pun, setelah pernyataan Presiden Jokowi baru-baru ini soal presiden boleh memihak dan ikut kampanye.

Baca Juga

Reaksi Jusuf Kalla soal Rismon Bantah Seret Namanya dalam Kasus Ijazah Jokowi: Itu Tidak Ada Artinya untuk Saya

"Presiden yang diucapkan bahwa seorang pemimpin negara yang netral kini telah menjadi sebuah pernyataan hampa atau dinihilkan saat  berada di pangkalan TNI Udara Halim Perdanakusuma kemarin," tegasnya.

Selain itu, Todung menyebut pernyataan heboh Presiden Jokowi tersebut bisa sangat berbahaya bagi pejabat negara.

Sebab, dia menduga keberpihakan tersebut bisa menjadi contoh para pejabat publik bisa ikut kampanye.

" Pernyataan ini sangat berbahaya, karena bisa diikuti menteri, bupati, gubernur, sampai kepala desa. Apabila hal itu terjadi, maka tidak akan ada pemilu dan pilpres yang jurdil. Kita bisa lihat dari pasal 282 dan 283 sekaligus pasal 9 UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa, keberpihakan dalam pemilu dan pilpres akan mencederai pemilu dan pilpres itu sendiri," imbuhnya.(jta/lpk)